Tulungagung Diguncang OTT, Rekan Indonesia Jatim Desak Transparansi dan Reformasi Tata Kelola
Tulungagung, Jawa Timur – Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atas langkah tegas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Tulungagung pada Jumat (10/4/2026). Tindakan tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara dalam memberantas praktik korupsi di tingkat daerah.
Berdasarkan informasi yang beredar, KPK telah mengamankan sejumlah pihak, termasuk kepala daerah. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami konstruksi perkara dan akan menetapkan status hukum para pihak dalam waktu 1×24 jam sesuai prosedur yang berlaku.
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa OTT ini harus menjadi momentum penting untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung penuh KPK RI. OTT di Tulungagung harus menjadi titik balik menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik korupsi,” tegasnya.
Menurut Bagus, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan. Ia menilai bahwa pemimpin daerah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan terjerat dalam praktik penyalahgunaan wewenang.
“Kesehatan bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Setiap bentuk korupsi berpotensi merampas hak masyarakat, terutama kalangan miskin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rekan Indonesia Jawa Timur menilai bahwa lemahnya komitmen dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat menjadi indikator buruknya tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak langkah-langkah konkret sebagai berikut:
1. Mendukung penegakan hukum oleh KPK secara transparan, profesional, dan tuntas.
2. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
3. Memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat, terutama akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Menguatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di semua sektor.
Bagus Romadon menegaskan bahwa Rekan Indonesia Jawa Timur akan terus mengawal proses hukum dan kebijakan publik demi memastikan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
“Kami akan berdiri di garis depan untuk memastikan negara benar-benar hadir bagi rakyat. Hak kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.
(Redaksi)