NGANJUK — Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Nganjuk yang mencapai 98,01 persen mendapat apresiasi dari M. Ridwan/Samirin, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan KPW REKAN Indonesia Jawa Timur.

Namun, di balik tingginya cakupan kepesertaan tersebut, REKAN Indonesia mendorong Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat sisi pelayanan kemanusiaan, salah satunya dengan menyediakan ambulans jenazah gratis bagi masyarakat kurang mampu.

M. Ridwan/Samirin menilai, perhatian pemerintah terhadap masyarakat tidak semestinya berhenti ketika pasien selesai mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi keluarga kurang mampu yang kehilangan anggota keluarganya, persoalan biaya pemulangan jenazah juga dapat menjadi beban tersendiri di tengah suasana duka.

“Kami berharap pelayanan kepada masyarakat kurang mampu tidak berhenti ketika pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Ketika ada warga kurang mampu yang meninggal, pemerintah juga harus hadir. Salah satunya dengan memastikan ambulans jenazah dapat diberikan secara gratis atau ditanggung pemerintah bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu,” tegas M. Ridwan/Samirin.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata persoalan fasilitas transportasi, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Terlebih, keluarga yang sedang berduka membutuhkan dukungan dan kemudahan, bukan justru menghadapi persoalan baru terkait biaya untuk membawa jenazah pulang ke rumah.

UHC Tinggi Harus Diikuti Pelayanan Nyata

M. Ridwan/Samirin mengapresiasi capaian kepesertaan JKN Kabupaten Nganjuk yang berdasarkan data evaluasi tercatat 98,01 persen, dengan total 1.136.790 peserta.

Sementara peserta aktif tercatat sebanyak 941.039 peserta atau 81,13 persen.

Ia menilai capaian tersebut merupakan langkah positif dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat. Namun, angka UHC harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami mengapresiasi capaian UHC Kabupaten Nganjuk yang sudah mencapai 98,01 persen. Ini merupakan capaian yang sangat positif. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan kepesertaan masyarakat tetap aktif sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, masyarakat benar-benar terlindungi,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan UHC tidak cukup hanya diukur dari persentase kepesertaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pelayanan kesehatan mudah diakses, cepat, layak, serta berpihak kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

REKAN Indonesia Dorong Fungsi Sosial Rumah Sakit

M. Ridwan/Samirin juga mendorong agar fungsi sosial rumah sakit daerah dapat dioptimalkan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh, termasuk ketika keluarga menghadapi musibah kematian.

Ia berharap Pemkab Nganjuk dapat mempertimbangkan skema pelayanan ambulans jenazah gratis atau subsidi penuh bagi warga yang memenuhi kriteria kurang mampu.

“Jangan sampai keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarganya masih harus memikirkan biaya pemulangan jenazah. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, terutama bagi mereka yang secara ekonomi memang tidak mampu,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan.

Siap Kawal Pelayanan Kesehatan

M. Ridwan/Samirin menegaskan REKAN Indonesia Jawa Timur siap mengawal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.

Capaian UHC sebesar 98,01 persen, menurutnya, perlu dipertahankan. Di sisi lain, angka kepesertaan aktif sebesar 81,13 persen juga perlu terus ditingkatkan melalui pemutakhiran dan validasi data.

“UHC bukan hanya soal angka. UHC harus benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika warga sakit, pemerintah hadir. Ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit, masyarakat dipermudah. Bahkan ketika keluarga kurang mampu mengalami musibah kematian, pemerintah juga harus hadir membantu pemulangan jenazah,” pungkasnya.

REKAN Indonesia Jawa Timur berharap sinergi Pemkab Nganjuk, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Nganjuk, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat.

UHC tinggi harus dibarengi pelayanan yang nyata. Karena bagi masyarakat kurang mampu, kehadiran pemerintah bukan hanya dibutuhkan ketika sakit, tetapi juga saat keluarga menghadapi masa paling berat dalam kehidupan.

Nganjuk Sehat, Masyarakat Kuat, Daerah Maju.