Rekan Indonesia Gelar Aksi Damai Tolak Komersialisasi Layanan Kesehatan, Bagus Romadon: Kesehatan Adalah Hak, Bukan Komoditas
Tulungagung Krisnanewstv.com– Menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jawa Timur akan menggelar aksi damai sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Aksi damai ini direncanakan berlangsung pada Rabu, 19 November 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan titik aksi di Kantor Bupati Tulungagung, Kantor DPRD Tulungagung, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Diperkirakan sekitar 100 peserta akan hadir membawa berbagai alat peraga seperti banner, sound system, dan ban bekas sebagai simbol protes.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, dalam surat pemberitahuan resminya menyampaikan bahwa momentum HKN harus dijadikan refleksi nasional untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga negara.
“Hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Negara wajib menjamin layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan tanpa orientasi komersial. Jangan biarkan rakyat kecil, pekerja informal, dan kelompok marjinal kesulitan mengakses layanan dasar hanya karena aturan yang tidak berpihak,” ujar Bagus Romadon.
Dalam pernyataannya, Bagus menyoroti keberlakuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 47 Tahun 2018, yang dinilai justru memberatkan masyarakat kecil. Beberapa dampak kebijakan tersebut antara lain pembebanan biaya spesialis di IGD kepada pasien, kriteria “gawat darurat” yang dinilai terlalu kaku, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap BPJS dan pelayanan kesehatan nasional.
Aksi ini mengusung tema besar: “Sehat adalah Hak, Bukan Komoditas: Wujudkan Keadilan Kesehatan untuk Semua!” dan bertujuan untuk mendesak pemerintah agar:
- Menolak komersialisasi layanan kesehatan.
- Memperluas akses kesehatan bagi masyarakat miskin, pekerja informal, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
- Menjamin layanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.
- Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan kepada Kapolres Tulungagung, dengan tembusan kepada Kapolri, Gubernur Jawa Timur, Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Tulungagung, serta Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung.
Bagus menegaskan bahwa aksi ini bersifat damai dan konstitusional, serta bertujuan mendorong pemerintah untuk kembali pada semangat awal Jaminan Sosial Nasional yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Kesehatan bukan barang dagangan, melainkan hak setiap warga negara yang harus dijamin negara,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Krisnanewstv.com)