JATIM, Krisnanewstv.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan adanya sejumlah siswa dan santri di beberapa wilayah Jawa Timur yang mengalami gejala kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disebut berkaitan dengan program MBG.

Laporan tersebut mencuat di sejumlah daerah, di antaranya Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang. Informasi itu disampaikan KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Sabtu (5/9/2026), di Kediri.

Di Sidoarjo, dugaan kejadian dilaporkan terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Berdasarkan materi publikasi yang beredar, jumlah penerima yang disebut terdampak mencapai 664 santri dan siswa.

Sementara di Nganjuk, sedikitnya 170 orang disebut mengalami kondisi serupa. Mereka antara lain berasal dari SMAN 3 Nganjuk dan sejumlah sekolah dasar di wilayah sekitar. Makanan yang dikonsumsi disebut berasal dari SPPG Nganjuk Begadung 2.

Adapun di Jombang, puluhan siswa SMPN 1 Kabuh juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi menu MBG.

Namun demikian, berbagai laporan tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai keracunan akibat makanan MBG. Penyebabnya masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis, investigasi resmi, serta uji laboratorium terhadap sampel makanan, bahan baku maupun faktor lain yang berkaitan.

Rekan Indonesia Desak SPPG Diperiksa Menyeluruh

Munculnya sejumlah laporan tersebut mendorong KPW Rekan Indonesia Jawa Timur meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan pengawasan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur SPPG yang memasok makanan kepada sekolah maupun pesantren.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

“Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, dapur SPPG harus ditutup sementara sampai dinyatakan aman dan memenuhi ketentuan,” kata Bagus Romadon.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika makanan telah sampai kepada penerima. Seluruh rantai penyediaan makanan harus menjadi perhatian, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, sanitasi, kualitas air, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi.

“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan baru. Keselamatan penerima MBG harus menjadi yang utama,” tegasnya.

Jangan Menunggu Korban Bertambah

Rekan Indonesia meminta pemerintah tidak menganggap setiap laporan sebagai persoalan biasa. Setiap kejadian yang melibatkan banyak penerima makanan, menurut mereka, harus segera ditindaklanjuti secara preventif, transparan dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah.

Selain pemeriksaan terhadap dapur SPPG, pemerintah juga diminta mengevaluasi sistem pengawasan serta penerapan standar keamanan pangan di seluruh titik layanan MBG.

“Kalau memang ada kelalaian atau pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan menunggu kejadian yang lebih besar baru dilakukan evaluasi,” ujar Bagus.

Meski demikian, Rekan Indonesia menegaskan tetap menghormati proses investigasi pemerintah dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan.

“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta agar semua dugaan dibuktikan secara objektif. Kalau ternyata makanan aman, sampaikan hasilnya kepada publik. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan,” tegas Bagus Romadon.

Program MBG merupakan program berskala besar yang menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, menurut Rekan Indonesia, keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program tersebut.

Makanan bergizi tidak cukup hanya gratis. Makanan yang diberikan kepada anak-anak juga harus dipastikan sehat, higienis, aman, dan layak dikonsumsi.