Bagus Romadon Soroti Dugaan Persoalan Ketenagakerjaan MyRepublic Kediri, Minta Audit Menyeluruh

Kediri Krisnanewstv.com – Dugaan persoalan ketenagakerjaan di MyRepublic Cabang Kediri terus menuai perhatian publik. Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, secara terbuka menyoroti berbagai temuan investigasi awal yang dinilai berpotensi merugikan pekerja.

Penelusuran lanjutan Krisnanewstv sebelumnya menemukan indikasi kebijakan internal yang diduga bermasalah, mulai dari skema Tunjangan Hari Raya (THR), kepesertaan BPJS, hingga sistem kerja berbasis target. Temuan ini diperoleh dari keterangan sumber internal, dokumen yang beredar di kalangan pekerja, serta pengakuan pekerja aktif dan eks pekerja.

Menanggapi hal tersebut, Bagus Romadon menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele dan perlu pengawasan serius dari instansi terkait.

Soroti Skema THR yang Diduga Menyimpang

Salah satu poin yang disoroti Bagus adalah dugaan skema THR yang dikaitkan dengan capaian target penjualan.

Berdasarkan temuan investigasi, THR disebut tidak diberikan secara utuh sebagai hak normatif, melainkan dihitung berdasarkan jumlah pelanggan baru yang berhasil didapatkan pekerja. Jika target tidak tercapai, pekerja berpotensi menerima THR dalam jumlah sangat kecil, bahkan nihil.

“Kalau THR dikaitkan target, itu harus ditelusuri. THR pada prinsipnya hak pekerja, bukan bonus performa. Negara harus hadir memastikan hak normatif tidak dipelintir,” tegas Bagus.

Ia menambahkan, menjelang hari raya, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi pekerja, terutama yang bergantung pada penghasilan tidak tetap.

Dugaan Beban Target dan Upah Jadi Perhatian

Bagus juga menyoroti dugaan struktur pengupahan yang disebut tidak sebanding dengan beban target kerja. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebagian pekerja disebut menggantungkan penghasilan pada insentif, sementara gaji pokok dinilai relatif rendah.

Menurutnya, pola semacam itu berisiko menempatkan pekerja dalam posisi rentan.

“Kalau penghasilan sangat tergantung target, sementara beban tinggi, maka perlu dilihat apakah sudah sesuai prinsip kelayakan kerja,” ujarnya.

Minta Klarifikasi Soal BPJS Pekerja

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan belum meratanya kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah pekerja mengaku tidak mengetahui status kepesertaan mereka secara pasti, meski pernah menerima formulir pendaftaran. Minimnya transparansi ini dinilai berpotensi membahayakan pekerja, terutama yang bekerja di lapangan dengan mobilitas tinggi.

“BPJS itu perlindungan dasar. Kalau ada pekerja yang belum jelas statusnya, harus segera diperjelas. Ini menyangkut keselamatan,” kata Bagus.

Indikasi Pola Sistemik Perlu Didalami

Bagus menilai, apabila keluhan muncul dari banyak pekerja lintas periode, maka persoalan tidak bisa dianggap kasuistik.

Ia menyebut perlu ada pendalaman apakah dugaan tersebut merupakan persoalan administratif semata atau sudah mengarah pada pola kebijakan yang lebih luas.

“Kalau keluhan berulang, berarti ada indikasi sistemik. Maka harus ada audit menyeluruh, bukan hanya klarifikasi parsial,” tegasnya.

Dorong Pemerintah Turun Tangan

Sebagai langkah konkret, Bagus mendorong dinas ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung.

Menurutnya, perusahaan dengan skala nasional semestinya memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

“Perusahaan besar harus jadi contoh, bukan justru memunculkan polemik. Kalau ada dugaan pelanggaran, audit terbuka penting agar semua terang,” ujarnya.

Redaksi Tetap Buka Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak manajemen MyRepublic untuk meminta tanggapan resmi atas berbagai temuan dan sorotan publik tersebut.

Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, Krisnanewstv membuka ruang hak jawab bagi pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi atau bantahan secara proporsional.

Redaksi juga akan terus memantau perkembangan isu ini, termasuk kemungkinan respons dari instansi pengawas ketenagakerjaan, guna memastikan informasi yang disajikan tetap akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik (red)