Anggota DPRD Malang Zulham Mubarok Vokal Sampaikan Terkait Pasca Penonaktifan PBI- JK Bagi Masyarakat Miskin
Pagelaran,Malang(krisnanewstv com),Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan agar tepat sasaran anggota DPRD Kabupaten Malang bersama pemerintahan Kecamatan Pagelaran mengadakan acara FGD mengambil tema “Keterjaminan Keberlanjutan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pasca Penonaktifan PBI- JK bertempat di Pendopo Agung Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada hari Selasa (14/04/2026) Pukul 10.00 WIB sampai selesai.
Adapun hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Zulham A.Mubarok Komisi 4 anggota DPRD Kabupaten Malang,dan Dofic Soroanggomo,SE anggota DPRD Kabupaten Malang komisi 1 , Buselan,SH anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi 1 dan sebagai moderator Rudiyanto Kasi trantib Kecamatan Pagelaran mewakili Camat Pagelaran dan operator SIKS-NG serta TKSK dan anggota PKH .Dinas Sosial diwakili .
Zulham A.Mubarok Anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi IV sebagai narasumber lebih detail penyampaian terkait Keterjaminan keberlanjutan Akses Kesehatan Masyarakat Miskin pasca penonaktifan PBI-JK dan melaksanakan ground cek , penonaktifan dan data reaktivasi melalui link dinsos dan langkah langkah lakukan reaktivasi jumlah penerima dan perubahan status ekonomi dalam Mencari solusi dengan berdialog dengan para peserta FGD yang hadir .
Seperti kita ketahui Desa-desa di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, baru-baru ini menghadapi tantangan serius. warga yang sebelumnya mengandalkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI -JK) untuk berobat, kini mendapati kartu BPJS Kesehatan mereka berstatus nonaktif per awal tahun 2026.
Penonaktifan massal ini merupakan bagian dari pemutakhiran data nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan, namun di lapangan, kebijakan ini menimbulkan kepanikan. Banyak warga kurang mampu tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan gratis saat mereka membutuhkan pengobatan.
Kondisi ini menciptakan kerentanan baru. Warga yang mengidap penyakit kronis atau katastrofik—yang bergantung pada terapi berkelanjutan—menjadi yang paling terdampak. Laporan di lapangan menunjukkan adanya kebingungan administrasi, di mana warga kesulitan melakukan reaktivasi kepesertaan dan minimnya informasi dan carut-marut data serta masih adanya warga yang sudah cukup kaya masih tercover di dalamnya .
Tujuan FGD melihat situasi tersebut, FGD ini diselenggarakan sebagai ruang dialog mendesak untuk mempertemukan pemangku kepentingan dan tujuan utamanya adalah: Validasi Data dengan memastikan data riil di tingkat RT/RW/Desa se-Kecamatan Pagelaran sesuai dengan kondisi lapangan.
Solusi Reaktivasi: Mempermudah mekanisme reaktivasi bagi warga yang masih tergolong rentan/miskin (Desil 1-5).
Jaminan Layanan: Memastikan faskes (Puskesmas/Rumah Sakit) di wilayah Malang tetap melayani pasien PBI nonaktif dalam situasi darurat.
Sinergi Daerah: Mendorong peran Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengambil langkah bridging (pengaktifan kembali) melalui anggaran daerah (PBID/APBD) bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
FGD ini diharapkan menghasilkan peta jalan (roadmap) reaktivasi yang jelas dan cepat, sehingga tidak ada lagi warga Pagelaran yang ditolak atau takut berobat hanya karena permasalahan status kepesertaan. Kesehatan adalah hak konstitusional, dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk merawat harapan warga yang kurang mampu .
Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham A.Mubarok yang selalu vokal membela kepentingan rakyat memberi ruang kepada peserta untuk hadir audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Malang agar persoalan yang ada bisa di selesaikan dengan jelas dan tranparan serta ada titik temu ( Surya)