KEDIRI – Gelombang desakan agar dugaan praktik jual beli jabatan dalam rekrutmen perangkat desa Kabupaten Kediri tahun 2023 diusut tuntas kembali menguat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kediri Bangkit (AKB) menyatakan akan menggelar aksi damai pada Rabu, 3 Juni 2026.

Rencana aksi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolres Kediri. Dalam surat itu, AKB menyebut aksi dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan Bupati Kediri terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses rekrutmen perangkat desa yang diduga sarat penyimpangan.

Aksi damai dijadwalkan dimulai pukul 07.30 WIB dengan titik kumpul di Kantor DPD 212 Loro Siji Loro Rakyat Makmur Sejahtera Jawa Timur, Perum Griya Permata Rejomulyo, Kota Kediri. Massa selanjutnya akan bergerak menuju Kantor Bupati Kediri, Kantor DPRD Kabupaten Kediri, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Koordinator aksi memperkirakan sekitar 200 peserta akan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Massa akan membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk, poster, banner, serta menyampaikan aspirasi melalui orasi secara damai.

Aliansi Kediri Bangkit menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan keadilan hukum. Mereka berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat ke publik secara profesional dan terbuka.

Menurut AKB, masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas berbagai informasi yang berkembang mengenai proses rekrutmen perangkat desa. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan yang objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam surat pemberitahuannya, AKB juga menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi ini diperkirakan menjadi sorotan publik mengingat isu dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri masih menjadi perhatian masyarakat. Berbagai pihak berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara transparan sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen aparatur desa.

(Red/Krisnanewstv.com)