Warga Miskin Blitar Terabaikan! Jaminan Kesehatan Mandek, Pemerintah Diminta Tak Tutup Mata
Blitar, Jawa Timur — Persoalan jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Blitar kembali membuka luka lama: negara dinilai belum sepenuhnya hadir bagi rakyat kecil. Hingga kini, masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh perlindungan jaminan kesehatan, baik dari skema nasional maupun daerah.
Situasi ini kian memprihatinkan setelah kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembiayaan program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biankesmaskin) tak kunjung terealisasi. Akibatnya, masyarakat miskin kembali menjadi korban sistem yang lamban dan minim kepastian.
Di lapangan, kenyataan berbicara pahit. Warga yang sakit terpaksa menanggung biaya berobat sendiri. Tidak sedikit yang harus menjual harta benda, berutang, bahkan memilih menahan sakit karena tak mampu membayar layanan kesehatan.
Ketua KPW Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadhon, menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi soal nyawa. Masih banyak warga miskin di Kabupaten Blitar yang belum tercover jaminan kesehatan. Ini darurat dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak nyata, bukan sekadar wacana.
“Jangan biarkan rakyat kecil berjuang sendiri saat sakit. Negara wajib hadir. Pemerintah kabupaten dan provinsi harus segera bersinergi, menuntaskan kerja sama Biankesmaskin, dan memastikan tidak ada lagi warga yang terlantar hanya karena tidak punya jaminan kesehatan,” ujarnya.
Rekan Indonesia Jawa Timur juga mendorong langkah konkret, mulai dari pendataan ulang masyarakat miskin yang belum tercover, percepatan integrasi ke dalam program jaminan kesehatan, hingga memastikan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sistem jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya inklusif. Di tengah tingginya kerentanan sosial, lambannya respons pemerintah hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan—dan yang paling dirugikan tetap rakyat kecil.