Yayasan Nurul Huda Klarifikasi Isu Rangkap Jabatan, Tegaskan Tak Ada Penyalahgunaan Wewenang
Krisnanewstv.com | Malang, 28 Juli 2025 — Merespons sorotan publik dari Pusat Studi Pendidikan (PusDek) mengenai isu rangkap jabatan Ketua Yayasan sekaligus Kepala Sekolah di lingkungan MTs dan SMK Nurul Huda Bantur, pihak yayasan akhirnya angkat bicara. Dalam klarifikasinya, Yayasan Nurul Huda menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni diambil karena kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, bukan demi kepentingan pribadi ataupun penyalahgunaan wewenang.
Dalam pernyataan resminya, pengurus yayasan menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui mekanisme musyawarah, disepakati seluruh jajaran pengurus, serta mendapatkan restu dari instansi pendidikan terkait.
“Kami menjalankan semua kebijakan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang,” ujar perwakilan Yayasan.
Lebih jauh, dijelaskan bahwa Ketua Yayasan, Siti Zulaichoh, pada tahun 2024 lalu telah menyampaikan secara terbuka dalam rapat internal bahwa rangkap jabatan ini hanya bersifat sementara. Masa tugasnya dibatasi hingga akhir tahun 2025, sambil mempersiapkan calon kepala sekolah baru yang ditargetkan mulai menjabat tahun 2026. Komitmen ini juga telah dipresentasikan dalam forum resmi MKKS/Wilker Kabupaten Malang sebagai bentuk keterbukaan Yayasan dalam setiap kebijakan strategisnya.
Langkah ini disebut sebagai solusi darurat demi menjaga stabilitas manajemen sekolah dan kelangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya manusia.
Yayasan juga memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara kolektif melalui rapat berkala bersama dewan guru dan pengurus yayasan.
Dukungan pun datang dari para guru dan wali murid, yang menilai Yayasan Nurul Huda tetap konsisten mengedepankan mutu pendidikan serta pembinaan karakter siswa.
“Kami melihat langsung komitmen dan kepedulian pimpinan sekolah terhadap kemajuan anak-anak. Isu yang beredar di luar sama sekali tidak sesuai dengan realita yang kami alami,” ungkap salah satu wali murid MTs Nurul Huda.
Di akhir pernyataannya, Yayasan Nurul Huda mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, serta tidak terburu-buru menghakimi tanpa memahami situasi secara utuh. Pihak yayasan juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses evaluasi atau audit dari lembaga resmi sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan.
(Arifpin Setro)
Krisnanewstv.com