SIDANG ETIK OKNUM POLRES BLITAR KOTA BERUJUNG TUNTUTAN PTDH, TERPERIKSA AJUKAN BANDING

BLITAR – KRISNANEWSTV.COM

Proses penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian kembali menjadi perhatian publik. Sidang kode etik terhadap seorang oknum anggota Polres Blitar Kota berinisial AIPTU D.W. digelar pada Selasa (17/11/2026), bertempat di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota.

Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan yang melibatkan anggota kepolisian tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, dalam persidangan tersebut muncul tuntutan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap oknum anggota berinisial AIPTU D.W.

Namun, proses penanganan perkara tersebut belum sepenuhnya berakhir. Oknum anggota yang bersangkutan dikabarkan menyatakan keberatan dan mengajukan upaya banding atas hasil sidang tersebut.

Sidang pada tingkat banding direncanakan berlangsung sekitar satu bulan mendatang. Artinya, masih terdapat tahapan lanjutan yang harus dilalui sebelum adanya keputusan akhir sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

HUMAS POLRES BLITAR KOTA BELUM MENGETAHUI HASIL SIDANG

Untuk memperoleh informasi resmi dan memastikan perkembangan penanganan perkara tersebut, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Blitar Kota, Samsul.

Saat dimintai keterangan mengenai hasil sidang kode etik tersebut, Samsul menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti hasil persidangan.

“Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan ke atasan ,” ungkap Samsul saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan tersebut menjadi catatan bahwa informasi resmi mengenai hasil persidangan masih perlu diperjelas melalui pihak yang berwenang.

PUBLIK MENANTI TRANSPARANSI PENEGAKAN KODE ETIK

Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Di sisi lain, hak anggota yang menjalani proses pemeriksaan, termasuk hak mengajukan banding, tetap harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku.

Masyarakat berharap proses penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional. Keputusan akhir nantinya juga diharapkan dapat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegakan kode etik bukan sekadar persoalan pemberian sanksi terhadap individu, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

KRISNANEWSTV.COM akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan mengikuti perkembangan proses banding tersebut guna menghadirkan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Penulis: Team Krisnanewstv.com