Saat Sakit, Jangan Biarkan Warga Berjuang Sendirian, Bagus Romadon Dorong Penguatan Perlindungan Kesehatan Warga
BLITAR, — Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kembali menjadi perhatian Rekan Indonesia Jawa Timur setelah adanya warga Kabupaten Blitar yang menghadapi persoalan kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan saat membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, persoalan administrasi maupun status kepesertaan JKN dapat menjadi tantangan tersendiri ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian agar masyarakat memiliki informasi dan akses terhadap solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengatakan pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah bersama instansi terkait perlu memastikan masyarakat yang menghadapi persoalan kepesertaan memperoleh informasi serta pendampingan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh.
“Saat sakit, jangan biarkan warga berjuang sendirian. Kalau masyarakat sedang dalam kondisi ekonomi terbatas dan membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bagus Romadon.
Menurut Bagus, persoalan akses kesehatan tidak semata-mata dapat dilihat dari status kepesertaan. Pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta instansi terkait dinilai perlu menyediakan mekanisme informasi dan penanganan yang mudah dipahami masyarakat ketika terjadi persoalan administrasi kepesertaan.
“Kami mendorong pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan akses pelayanan kesehatan sesuai hak serta ketentuan yang berlaku. Jangan sampai warga yang sedang sakit kebingungan karena tidak mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan kepesertaan,” tegasnya.
Dorong Evaluasi dan Pemutakhiran Data
Rekan Indonesia Jawa Timur juga mendorong pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk terus melakukan evaluasi serta pemutakhiran data masyarakat.
Langkah tersebut penting agar data kepesertaan dapat semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan persoalan administrasi dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.
Bagus menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat.
“Data harus terus diperbarui dan diverifikasi dengan kondisi nyata di lapangan. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, persoalan administrasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia,” katanya.
Selain itu, Rekan Indonesia mendorong keterbukaan informasi mengenai hak, kewajiban, dan prosedur yang dapat ditempuh masyarakat apabila mengalami kendala dalam kepesertaan JKN.
Menurut Bagus, masyarakat perlu mengetahui secara jelas ke mana harus mengadu dan langkah apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan pelayanan atau administrasi kepesertaan.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar warga yang menghadapi persoalan kepesertaan mendapatkan informasi, pendampingan, dan solusi sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit merasa harus menghadapi persoalannya seorang diri,” pungkas Bagus Romadon.
REKAN INDONESIA UNTUK RAKYAT
Bagus Romadon
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur
“Memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik dan layak.”