REKAN INDONESIA DESAK BUPATI BLITAR TURUN TANGAN! Pengelolaan RSUD Wlingi Disorot, Anggaran dan Jaspel 2024–2026 Diminta Dibuka Transparan

BLITAR, JAWA TIMUR – Berita Krisnanewstv.com || Pengelolaan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, kini menjadi perhatian REKAN Indonesia Jawa Timur. Organisasi tersebut mendesak Bupati Blitar tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Sorotan tidak hanya menyangkut kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup penyerapan anggaran, mekanisme pembagian jasa pelayanan (Jaspel), hingga transparansi dan pertanggungjawaban keuangan selama periode anggaran 2024–2026.

Ketua REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah daerah harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Blitar seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar berhenti pada pembahasan.

TIGA ASPEK PENTING YANG DIMINTA DIEVALUASI

REKAN Indonesia Jawa Timur menilai terdapat tiga aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Bupati Blitar.

1. Penyerapan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pemerintah daerah diminta mengevaluasi perencanaan, realisasi, efektivitas, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran RSUD. Setiap penggunaan anggaran publik harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mekanisme Jasa Pelayanan (Jaspel)

Mekanisme penghitungan, pembagian, hingga pembayaran Jaspel diminta dievaluasi secara terbuka. Transparansi diperlukan agar hak tenaga kesehatan dan pihak terkait dapat dipenuhi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Evaluasi juga harus menyentuh kualitas pelayanan, etika petugas, serta perlindungan hak pasien, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara layak.

BAGUS ROMADON: JANGAN SAMPAI PENGELOLAAN UANG PUBLIK MENJADI TERTUTUP

Bagus Romadon menegaskan, evaluasi terhadap RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan administratif.

“Kami meminta Bupati Blitar memastikan seluruh pengelolaan keuangan RSUD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan.”

“Kami ingin mengetahui bagaimana realisasi penyerapan anggaran, bagaimana mekanisme pembagian Jaspel, serta sejauh mana penggunaan anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Bagus, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah.

JIKA TAK ADA EVALUASI, REKAN INDONESIA PERTIMBANGKAN MINTA PEMERIKSAAN KE Polda JATIM

REKAN Indonesia Jawa Timur menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur pengawasan hukum apabila permintaan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

Langkah tersebut dapat berupa penyampaian laporan atau permohonan pemeriksaan kepada Polda Jawa Timur, dengan meminta penelaahan terhadap pengelolaan keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi selama tahun anggaran 2024–2026 sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Bagus menegaskan, langkah tersebut bukan untuk membangun tuduhan, melainkan mendorong agar setiap persoalan yang membutuhkan pemeriksaan dapat ditangani melalui mekanisme yang sah.

“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menuduh adanya penyimpangan tanpa bukti. Namun, transparansi tidak boleh diabaikan. Apabila evaluasi tidak segera dilakukan, kami akan mempertimbangkan meminta Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap pengelolaan keuangan RSUD selama periode 2024 sampai 2026,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa uang yang dikelola rumah sakit pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.

“Kepentingan tenaga kesehatan harus diperhatikan, hak pasien harus dilindungi, dan pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Jangan sampai persoalan tata kelola justru mengabaikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” tambahnya.

BUPATI BLITAR DIMINTA JANGAN MENUNGGU POLEMIK MEMBESAR

REKAN Indonesia Jawa Timur menegaskan bahwa pengawasan terhadap RSUD bukanlah upaya untuk menghambat operasional rumah sakit ataupun menjatuhkan pihak tertentu.

Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial agar pengelolaan anggaran, pembagian Jaspel, dan pelayanan kesehatan berjalan sesuai aturan.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Blitar. Bupati diharapkan segera merespons desakan evaluasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan setiap aspek pengelolaan RSUD dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, rumah sakit pemerintah bukan hanya dituntut memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga wajib menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Redaksi Krisnanewstv.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Blitar, manajemen RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan berimbang atas berbagai sorotan tersebut.