Masih Buntu! Warga dan Tim Proyek Belum Sepakat Soal Ganti Rugi Lahan di Pagelaran
Krisnanewstv.com — Polemik penggantian lahan milik warga terdampak proyek pembangunan di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, belum menemukan titik terang. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (31/07/2025), dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lapangan di Desa Wonokerto dan Desa Pagelaran.
Tim gabungan dari berbagai instansi turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya perwakilan Dinas PU Kabupaten Malang, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Seksi Pengukuran dan Pemetaan), Satker PJN Wilayah Jawa Timur, perangkat desa Pagelaran dan Banjarejo, penyedia jasa dari Jaya Konstruksi, serta tim pembebasan lahan dan warga yang terdampak.
Di lokasi, warga yang diwakili oleh Bapak Muis, Bapak Majid, dan Bapak Sodik menyampaikan sejumlah keberatan. Mereka menuntut agar seluruh proses penggantian lahan mengacu pada data yang sah, transparan, dan berlandaskan hasil kesepakatan dalam dengar pendapat bersama anggota DPRD Kabupaten Malang.
Adu argumen pun sempat terjadi. Warga menolak pelaksanaan pekerjaan sebelum adanya kejelasan data dan nominal ganti rugi yang dianggap adil.
“Kami tetap bersikukuh. Kalau memang mendapat ganti untung, ya harus ganti untung. Tapi semua harus berdasarkan data yang benar, jelas, dan fair,” tegas Bapak Muis di tengah audiensi.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Bapak Santur, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menjalankan pekerjaan berdasarkan data yang diterima dari Dinas PU. “Kami hanya pelaksana teknis di lapangan. Data yang kami gunakan berasal dari PU,” ungkapnya.
Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Indra, berharap persoalan ini segera terselesaikan dengan baik. Harapan serupa juga disampaikan Kepala Desa Pagelaran, Bapak Sofwan Fauzi, yang mendampingi warga dan tim saat peninjauan lokasi.
Situasi sempat memanas ketika sekitar pukul 14.00 WIB, tim proyek mengajukan izin untuk memulai pengerukan, namun ditolak oleh warga karena belum adanya kejelasan soal kompensasi lahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan yang dicapai. Rombongan tim kemudian melanjutkan kunjungan ke Desa Banjarejo untuk melakukan peninjauan serupa bersama warga setempat.
(Laporan: Suryadi / Krisnanewstv.com)