MADIUN MEMANAS! Proyek Kandang Ayam BUMDes Rp247,6 Juta Disorot, Pasutri Klaim Dijanjikan Rp40 Juta tapi 3 Bulan Tak Kunjung Dibayar

MADIUN Krisnanewstv.com — Proyek pembangunan kandang ayam ras pedaging milik BUMDes Sido Dadi Kresek senilai Rp247,6 juta di TKD Dusun Jatirogo, Desa Kresek, Kabupaten Madiun, kini menjadi sorotan.

Bukan hanya soal pekerjaan fisik yang disebut belum tuntas setelah masa kontrak 90 hari berakhir. Persoalan juga melebar pada klaim pasangan suami istri, Robet dan Silvi, yang mengaku diminta menyelesaikan pekerjaan dengan janji pembayaran Rp40 juta.

Ironisnya, setelah pekerjaan tersebut mereka klaim telah diselesaikan, pembayaran yang dijanjikan disebut belum juga diterima hingga hampir tiga bulan.

Informasi tersebut disampaikan Robet dan Silvi saat ditemui dalam rangkaian penelusuran Tim Investigasi LPK-RI. Keduanya mengaku pernah dipanggil Kepala Desa Kresek dan diminta membantu merampungkan pembangunan kandang hingga selesai.

Menurut pengakuan keduanya, saat itu disampaikan bahwa masih terdapat anggaran sekitar Rp40 juta yang telah disiapkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Berbekal janji tersebut, Robet dan Silvi mengaku tetap mengerjakan bagian pekerjaan yang tersisa.

Namun, setelah pekerjaan dinyatakan selesai menurut versi mereka, pembayaran yang ditunggu justru tak kunjung diterima.

Alasan yang mereka terima disebut berkaitan dengan SPJ yang masih dalam proses revisi.

Hampir tiga bulan berlalu, Robet dan Silvi mengaku masih belum mendapatkan kepastian kapan uang tersebut dibayarkan.

KLAIM DIMINTA TANDA TANGAN KUITANSI, PADAHAL UANG BELUM DITERIMA

Persoalan semakin serius ketika Robet dan Silvi mengaku pernah diminta menandatangani kuitansi yang mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp40 juta.

Keduanya menyatakan menolak karena menurut pengakuan mereka, uang tersebut belum pernah mereka terima.

Klaim tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait, terutama mengenai dasar administrasi, alur pembayaran, serta posisi anggaran yang disebut-sebut telah disiapkan.

Pertanyaan sederhananya: jika pembayaran belum diterima, atas dasar apa kuitansi penerimaan uang diminta untuk ditandatangani?

Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk membuka persoalan secara terang dan mencegah munculnya kesimpangsiuran informasi.

KETUA DAN BENDAHARA BUMDes DISEBUT MENYAMPAIKAN KAS SUDAH HABIS

Robet dan Silvi kemudian mengaku melakukan konfirmasi kepada Ketua BUMDes Sido Dadi Kresek, Sulistyowati, beserta bendahara.

Menurut pengakuan keduanya, mereka mendapatkan jawaban bahwa uang di BUMDes disebut sudah habis.

Keterangan tersebut menjadi titik yang kemudian menimbulkan pertanyaan baru.

Sebab, di sisi lain, Robet dan Silvi mengaku sebelumnya mendapat informasi mengenai adanya anggaran Rp40 juta yang disebut telah diamankan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dari mana sumber dana tersebut? Apakah merupakan dana BUMDes, dana desa, atau sumber lain? Siapa yang menguasai dan bertanggung jawab atas anggaran tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak terkait.

23 SEPTEMBER 2026, PERSOALAN MEMANAS DI BALAI DESA

Persoalan tersebut kemudian memuncak pada Rabu, 23 September 2026, ketika Robet dan Silvi mendatangi Balai Desa Kresek untuk meminta kejelasan.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya mempertanyakan alasan mereka diminta menyelesaikan pembangunan apabila pembayaran yang dijanjikan belum tersedia.

Mereka juga meminta penjelasan mengenai sumber dana Rp40 juta yang sebelumnya disebut akan digunakan untuk membayar pekerjaan.

Peristiwa tersebut disebut berlangsung dengan suasana tegang di hadapan Kepala Desa dan Pendamping Desa.

Namun demikian, seluruh rangkaian kejadian tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari Kepala Desa Kresek, pengurus BUMDes, pelaksana proyek, serta pihak lain yang mengetahui proses penganggaran dan pembayaran.

PROYEK RP247,6 JUTA JADI PERTANYAAN BESAR

Tim Investigasi LPK-RI juga menyebut menemukan sejumlah hal yang perlu diperjelas terkait proyek pembangunan kandang ayam tersebut.

Berdasarkan pantauan tim pada 21 Juli 2026 sekitar pukul 13.30 WIB, kondisi fisik bangunan disebut belum sepenuhnya selesai, sementara masa kontrak pekerjaan selama 90 hari telah berakhir.

Jika benar demikian, maka diperlukan penjelasan mengenai:

– progres pekerjaan berdasarkan kontrak;
– nilai dan tahapan pembayaran;
– sumber anggaran proyek;
– posisi sisa anggaran;
– dokumen SPJ;
– pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pekerjaan;
– serta alasan pekerjaan tetap dilanjutkan setelah masa kontrak berakhir.

Semua itu penting agar persoalan tidak berhenti pada saling klaim antara pekerja, pengurus BUMDes, pemerintah desa maupun pihak pelaksana.

LPK-RI: JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERHENTI DI SPJ

Tim Investigasi LPK-RI Madiun, Andri F, yang mengawal persoalan tersebut, meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai masalah administrasi biasa.

Menurut Andri, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, sejumlah keterangan yang muncul dinilai perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan audit.

«“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sebelum ada pemeriksaan. Tetapi ada sejumlah keterangan yang harus dijelaskan. Ada proyek senilai Rp247,6 juta, ada persoalan masa pekerjaan, ada klaim janji pembayaran Rp40 juta, ada pengakuan bahwa uang belum diterima, dan ada pula keterangan mengenai kondisi kas BUMDes. Semua harus dibuka berdasarkan dokumen dan fakta,” ujar Andri.»

Ia meminta Inspektorat Kabupaten Madiun, DPMD, serta pemerintah daerah turun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Menurutnya, audit diperlukan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan apakah pengelolaan anggaran BUMDes telah berjalan sesuai aturan dan apakah seluruh hak pihak yang mengerjakan pekerjaan telah dipenuhi.

“Kalau administrasinya benar, buka dokumennya. Kalau pembayarannya benar, tunjukkan dasar dan alurnya. Kalau memang ada persoalan, segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi yang berbeda-beda,” tegasnya.

Andri menambahkan, apabila dalam pemeriksaan resmi nantinya ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau kerugian keuangan negara/daerah, pihak berwenang tentu dapat mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini ditulis, keterangan dari Kepala Desa Kresek, pengurus BUMDes Sido Dadi, serta pihak pelaksana proyek masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proyek tersebut.

Publik kini menunggu satu hal sederhana tetapi penting: ke mana sebenarnya aliran anggaran proyek Rp247,6 juta tersebut, dan bagaimana nasib pembayaran Rp40 juta yang diklaim dijanjikan kepada pekerja?

Jawaban atas pertanyaan itu semestinya tidak berhenti pada kata “sabar”, tetapi dibuktikan melalui dokumen, transparansi, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Narsum : LPK-RI

Penulis :  Deni