Kuasa Hukum Terdakwa Siapkan Upaya Hukum, Soroti Dugaan Kejanggalan Penahanan Dan Barang Bukti

Berita Krisnanewstv.com || MALANG – Tim penasihat hukum Suwarno, Suliadi, dan Sugeng menyatakan akan menempuh upaya hukum atas penanganan perkara yang menjerat ketiga kliennya. Kuasa hukum Hendri Sumarto, S.E., S.H., M.H., menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diuji, mulai dari proses penyidikan dan pelimpahan perkara hingga dasar hukum penahanan para terdakwa.

Pernyataan tersebut disampaikan Hendri setelah mengikuti persidangan yang, menurut pihak pembela, memunculkan sejumlah persoalan baru. Di antaranya berkaitan dengan perbedaan keterangan pelapor Aldi Setia Budi alias Ambon mengenai keberadaan BPKB serta dugaan penyewaan kendaraan Toyota Avanza bernomor polisi N 1508 ACL yang disebut berstatus barang bukti kepolisian.

Hendri mengatakan, pihaknya telah mempelajari berkas perkara dan mengikuti tahapan penanganan kasus tersebut. Berdasarkan penilaian tim pembela, terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperiksa kembali melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Kami sudah meneliti berkas perkara dan mengikuti setiap tahapan proses hukum. Kami menemukan sejumlah hal yang menurut kami janggal, mulai dari penyidikan hingga pelimpahan tahap II. Karena itu, kami bertekad menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami,” ujar Hendri.

SOROTI DASAR HUKUM PENAHANAN

Salah satu hal yang menjadi perhatian tim penasihat hukum adalah penahanan terhadap para terdakwa, terutama pada tahapan pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Hendri berpendapat, berdasarkan penilaian pihaknya terhadap fakta dan dokumen yang tersedia, dasar hukum penahanan para kliennya perlu diuji.

Ia menilai ketentuan mengenai penahanan harus diterapkan berdasarkan persyaratan hukum acara pidana, bukan semata-mata karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

Dalam keterangannya, Hendri merujuk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP mengenai syarat penahanan. Ia menyatakan bahwa menurut penilaian tim pembela, alasan untuk menahan ketiga kliennya tidak terpenuhi. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan pihak penasihat hukum dan masih perlu diuji berdasarkan dokumen perkara serta ketentuan hukum yang berlaku.

PERBEDAAN KETERANGAN TERKAIT BPKB

Hendri juga menyoroti keterangan pelapor Aldi Setia Budi mengenai keberadaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Menurut penuturan kuasa hukum, dalam persidangan sebelumnya Aldi disebut menyampaikan bahwa BPKB berada di rumah dan akan diserahkan kepada jaksa. Namun, dalam persidangan berikutnya, keberadaan dokumen tersebut disebut masih berkaitan dengan Sinarmas Finance.

Perbedaan keterangan itu, menurut Hendri, perlu diklarifikasi untuk memastikan posisi dokumen kendaraan dan kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Hendri turut mempersoalkan dugaan penyewaan Toyota Avanza bernomor polisi N 1508 ACL oleh pelapor. Ia menyatakan kendaraan tersebut disebut berstatus barang bukti kepolisian, tetapi diduga sempat dipinjam pakai dan kemudian disewakan.

Pihak pembela menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui status penguasaan kendaraan, dasar peminjaman, serta apakah terdapat pelanggaran hukum dalam penggunaannya.

Hendri mengaitkan persoalan keterangan di persidangan dengan ketentuan pidana mengenai sumpah palsu, serta menghubungkan dugaan penyewaan kendaraan dengan ketentuan pidana terkait penguasaan atau penggunaan barang. Meski demikian, penerapan pasal dan ancaman pidana harus dipastikan berdasarkan unsur delik yang relevan, status hukum para pihak, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

Menurut Hendri, status kendaraan yang dipersoalkan dan informasi mengenai keterkaitannya dengan perusahaan pembiayaan juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kepemilikan maupun penguasaan barang tersebut.

SIAP TEMPUH JALUR HUKUM

Atas sejumlah persoalan itu, Hendri menyatakan tim penasihat hukum sedang menyiapkan langkah hukum lanjutan. Salah satu opsi yang disebutkannya adalah mengajukan praperadilan untuk menguji aspek tindakan hukum yang masih dapat menjadi objek pemeriksaan melalui mekanisme tersebut.

Selain itu, tim pembela menyatakan akan terus menyampaikan argumentasi dan bukti yang dinilai mendukung posisi para terdakwa selama persidangan. Pihaknya juga berencana memperjuangkan putusan bebas apabila fakta dan pembuktian di persidangan dinilai mendukung tuntutan tersebut.

“Kami tidak akan diam. Kami akan menyiapkan upaya hukum yang diperlukan, termasuk menguji tindakan yang menurut kami bermasalah melalui jalur yang tersedia. Kami ingin setiap proses berjalan sesuai hukum dan hak-hak para pihak tetap terlindungi,” kata Hendri.

Hingga bahan keterangan ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak pelapor maupun aparat penegak hukum mengenai tanggapan atas keberatan yang disampaikan penasihat hukum tersebut. Dugaan perubahan keterangan dan penyewaan kendaraan juga belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti tanpa proses pemeriksaan lebih lanjut.

Seluruh pihak diharapkan menghormati proses persidangan dan mengedepankan bukti yang sah dalam menyampaikan keberatan maupun tuduhan. Masyarakat juga diimbau tidak menarik kesimpulan mengenai kesalahan seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau tindak pidana, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Jurnalis: Suryadi