Keterangan Saksi Dalam Putusan Sengketa Tanah Di Pn Kepanjen Dipersoalkan, Pihak Yulis Siap Tempuh Jalur Hukum

Berita Krisnanewstv.com || MALANG — Perbedaan antara keterangan saksi yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Kpn dan pengakuan yang disampaikan saksi tersebut kepada awak media menjadi sorotan dalam sengketa tanah antara Yulis Nurhayati dan Hj. Liani. Pihak Yulis mempertanyakan keakuratan pencatatan keterangan saksi dan menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.

Saksi yang dipersoalkan adalah Ahmad Riswadi, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Clumprit. Dalam salinan putusan, keterangannya antara lain memuat pernyataan bahwa ia mengetahui proses jual beli dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara penggugat dan tergugat, serta ikut melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa.

Namun, berdasarkan bahan keterangan yang disampaikan kepada awak media, Ahmad Riswadi membantah pernah melakukan pengukuran maupun mengetahui secara langsung proses transaksi tanah tersebut. Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian isi putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan dalam persidangan.

Ahmad Riswadi Bantah Pernah Mengukur Tanah

Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Riswadi menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Clumprit pada 2021 hingga saat ini, dirinya tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang dipersoalkan.

Ia juga membantah mengetahui batas maupun luas objek tanah tersebut. Menurut pengakuannya, ia tidak pernah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan tidak mengetahui adanya catatan resmi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Ahmad Riswadi turut menyangkal keterangan yang menyebut dirinya mengetahui proses jual beli dan pembuatan AJB antara Yulis Nurhayati dan Hj. Liani. Ia mengaku tidak berada di lokasi ketika transaksi berlangsung, tidak menyaksikan penyerahan uang, serta tidak mengetahui nilai transaksi maupun proses administrasinya.

Meski demikian, perbedaan tersebut masih perlu ditelusuri dengan memeriksa dokumen persidangan dan sumber keterangan asli, termasuk berita acara sidang, apabila tersedia.

Mengaku Hadir Setelah Diminta

Selain membantah mengetahui proses transaksi dan pengukuran tanah, Ahmad Riswadi menyampaikan bahwa kehadirannya di persidangan terjadi setelah diminta oleh Zein, yang disebut sebagai anak Hj. Liani.

Menurut pengakuannya, ia datang karena memenuhi permintaan tersebut. Ia menyatakan tidak diberi penjelasan secara terperinci mengenai perkara yang disidangkan maupun keterangan apa yang akan disampaikannya.

Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keterangannya kemudian tercantum dalam putusan dengan uraian tentang pengetahuan atas transaksi dan pengukuran tanah.

Untuk memastikan duduk perkara, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap berita acara persidangan, dokumen yang ditandatangani saksi, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencatatan kesaksian. Hingga ada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan perubahan atau pemalsuan keterangan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti.

Pihak Yulis Pertimbangkan Langkah Hukum

Kuasa hukum Yulis Nurhayati, sebagaimana dikutip dalam bahan informasi, menilai perbedaan keterangan tersebut sebagai persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Pihaknya menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana apabila ditemukan bukti bahwa keterangan saksi atau dokumen persidangan telah diubah maupun dipalsukan.

Dalam bahan yang disampaikan, pihak Yulis juga mempertanyakan proses penerbitan surat-surat administrasi desa yang digunakan dalam perkara sengketa tanah tersebut. Nama mantan kepala desa Sugianto dan mantan sekretaris desa Bambang disebut dalam dugaan penerbitan surat yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selain itu, peran Zein dalam meminta Ahmad Riswadi hadir sebagai saksi juga dipersoalkan. Namun, apakah tindakan tersebut memiliki unsur pelanggaran hukum harus ditentukan berdasarkan bukti dan pemeriksaan aparat berwenang, bukan semata-mata dari pernyataan salah satu pihak.

Bahan informasi tersebut turut menyinggung kemungkinan pengajuan upaya hukum terhadap Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PN.Kpn. Bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh perlu ditentukan dengan memperhatikan status putusan, tenggat waktu, dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Perlu Pemeriksaan Dokumen dan Klarifikasi Para Pihak

Persoalan utama dalam perkara ini adalah memastikan apakah keterangan Ahmad Riswadi yang tertulis dalam putusan benar-benar sesuai dengan pernyataannya di persidangan. Untuk menjawabnya, pemeriksaan perlu mencakup salinan resmi putusan, berita acara persidangan, dokumen asli yang ditandatangani saksi, serta keterangan dari pihak terkait.

Penyebutan pasal pidana dalam bahan awal juga perlu diperiksa kembali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan waktu dugaan peristiwa terjadi. Penetapan ada atau tidaknya pemalsuan dokumen, keterangan palsu, maupun pelanggaran lainnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai proses yang berlaku.

Sengketa yang semula berkaitan dengan kepemilikan atau transaksi tanah ini kini diikuti persoalan mengenai keakuratan keterangan saksi dan dokumen yang digunakan dalam proses peradilan. Penanganan secara objektif diperlukan agar setiap dugaan dapat diuji berdasarkan bukti, bukan hanya klaim dari salah satu pihak.

Masyarakat yang memiliki keberatan terhadap putusan pengadilan atau menduga adanya ketidaksesuaian dokumen sebaiknya mengumpulkan bukti yang sah dan menempuh mekanisme hukum yang tersedia. Hindari menyebarkan tuduhan sebagai fakta sebelum ada verifikasi resmi. Semua pihak yang disebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah dan kesempatan memberikan klarifikasi.

Jurnalis: Suryadi