DUGAAN HUBUNGAN TERLARANG LIBATKAN AIPTU D.W. DAN ISTRI ANGGOTA TNI, BENY TAK BERHENTI KAWAL PROSES ETIK
BLITAR – KRISNANEWSTV.COM
Dugaan perselingkuhan yang menyeret seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial Aiptu D.W., yang disebut bertugas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas), menjadi perhatian publik. Perkara ini semakin menjadi sorotan karena perempuan yang diduga terlibat merupakan istri Beny, seorang anggota TNI yang juga berstatus sebagai anggota Persit.
Beny mengaku tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang menyangkut rumah tangganya tersebut. Ia memilih mengawal proses penanganan perkara melalui jalur hukum dan mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri.
Setelah menjalani sidang kode etik dengan tuntutan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Aiptu D.W. pada tanggal 17 November 2026 kemarin dikabarkan mengajukan banding.
Namun, bagi Beny, proses tersebut belum menjadi akhir. Ia mengaku telah melibatkan kuasa hukum dan siap membawa persoalan ini ke lembaga pengawas apabila hasil penanganannya dinilai tidak sesuai dengan kebenaran dan rasa keadilan.
Kepada redaksi Krisnanewstv.com, Beny menyampaikan bahwa dirinya mulai mengetahui persoalan tersebut pada Oktober 2026. Sementara dugaan hubungan yang menjadi pokok persoalan disebutnya telah berlangsung sejak akhir Juni 2026.
BENY KLAIM MEMILIKI REKAMAN DAN DATA CHECK-IN HOTEL
Dalam keterangannya, Beny mengaku memiliki sejumlah bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan hubungan antara istrinya dan Aiptu D.W.
Bukti yang disebutkan meliputi rekaman pengakuan, data check-in hotel, serta percakapan WhatsApp berupa curhatan.
Beny juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut pernah dilaporkan dan saat ini sedang ditindaklanjuti.
Meski demikian, keberadaan dan substansi bukti-bukti tersebut tetap perlu diverifikasi melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Redaksi belum dapat menyimpulkan kebenaran materi bukti tersebut secara mandiri.
TAK HANYA MENGANDALKAN MEDIA, BENY SIAP LIBATKAN LEMBAGA PENGAWAS
Langkah Beny dalam mengawal perkara ini tidak berhenti pada penyampaian aspirasi melalui media.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama kuasa hukum akan terus mengawal proses tersebut. Jika hasil banding dinilai tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, ia menyatakan siap menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman maupun Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Saya menggunakan media dan kuasa hukum untuk mengawal kasus tersebut, serta berkirim surat ke Ombudsman dan Kompolnas bilamana hasil tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan,” ungkap Beny kepada redaksi.
Pernyataan tersebut menunjukkan harapan Beny agar proses penegakan kode etik tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga memberikan kepastian dan transparansi bagi pihak yang merasa dirugikan.
DALAM SURAT PERNYATAAN, BENY TEGASKAN TUNTUTAN PTDH
Selain menyampaikan sikapnya kepada media, Beny juga menuangkan tuntutannya dalam surat pernyataan tertulis.
Dalam dokumen tersebut, Beny meminta agar terlapor dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Surat itu mencantumkan rujukan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Tak berhenti di situ, pada poin kelima surat tersebut, Beny juga menyatakan akan mengajukan banding apabila Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polres Kota Blitar hanya menjatuhkan sanksi demosi, mutasi, atau penundaan pangkat.
Dalam surat yang sama, ia menyatakan akan melanjutkan laporan ke Propam Polda Jawa Timur dan Divisi Propam Mabes Polri.
Pernyataan tertulis itu memperlihatkan bahwa Beny telah menyiapkan langkah lanjutan apabila keputusan sidang tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikannya.
BENY MENGAKU BELUM MENDAPATKAN RASA KEADILAN
Beny secara terbuka mengaku belum merasakan keadilan dari proses yang berjalan saat ini. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah pengajuan banding oleh Aiptu D.W.
Menurut Beny, rasa keadilan baru akan dirasakan apabila tuntutan PTDH tetap dijatuhkan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkannya juga diproses melalui jalur hukum.
Ia berharap proses banding tetap mempertimbangkan fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam pemeriksaan.
MINTA POLRI TEGAK LURUS, PTDH DAN PROSES PIDANA JADI HARAPAN
Lebih lanjut, Beny meminta agar institusi Polri tetap bersikap profesional dan tegak lurus terhadap hukum.
Ia juga berharap dugaan peristiwa tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pidana umum, termasuk mengkaji ketentuan Pasal 411 KUHP apabila unsur-unsur dan syarat pengaduannya terpenuhi.
“Polisi bisa tegak lurus dengan hukum dan sesuai tuntutan saya, PTDH sesuai Pasal 411,” tegas Beny.
Perlu dipahami, sanksi PTDH merupakan ranah penegakan kode etik profesi Polri, sedangkan penerapan Pasal 411 KUHP merupakan persoalan pidana yang harus dinilai berdasarkan unsur dan ketentuan hukum yang berlaku. Keduanya memiliki mekanisme penanganan berbeda.
PUBLIK MENUNGGU, JANGAN SAMPAI PROSES HUKUM MENYISAKAN TANDA TANYA
Persoalan ini kini menjadi ujian transparansi dan profesionalitas dalam penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.
Hak mengajukan banding tetap harus dihormati. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar keputusan, tahapan pemeriksaan, serta perkembangan proses yang sedang berjalan.
Redaksi memandang penting agar Polres Blitar Kota memberikan penjelasan resmi mengenai status banding, hasil sidang tingkat pertama, serta perkembangan laporan yang disampaikan Beny.
Klarifikasi dari Aiptu D.W. maupun pihak terkait juga diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.
Krisnanewstv.com akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan membuka ruang konfirmasi bagi seluruh pihak terkait.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan. Transparansi, profesionalitas, dan keberanian menegakkan aturan secara objektif harus terlihat dalam setiap proses penanganan perkara.
Penulis: Team Krisnanewstv.com
