Dody Yustiawan Sosialisasikan Produk Hukum dan Serap Aspirasi Warga Balowerti, Bansos Jadi Sorotan
Berita Krisnanewstv.com || KOTA KEDIRI – Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan penetapan kategori kesejahteraan warga menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi produk hukum sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat yang digelar anggota DPRD Kota Kediri, Dody Yustiawan, di Taman Ipal, Kelurahan Balowerti, Minggu (11/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan perwakilan pemerintah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan bantuan sosial, khususnya mengenai penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengelompokan desil yang digunakan dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah warga mengungkapkan kebingungan sekaligus kekhawatiran terhadap hasil pengelompokan tersebut. Mereka menilai terdapat kondisi di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kategori desil yang tercantum dalam pendataan, baik bagi warga yang masuk kelompok desil bawah maupun kelompok desil lebih tinggi.
Aspirasi itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut. Warga berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan.
Dalam kegiatan itu, Dody Yustiawan menyampaikan materi mengenai produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial. Penjelasan mencakup dasar hukum, hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Menurut Dody, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu hal penting agar masyarakat mengetahui prosedur yang berlaku sekaligus memahami jalur penyampaian aspirasi apabila menemukan persoalan dalam pendataan maupun penyaluran bantuan.
“Alhamdulillah, melalui sosialisasi ini warga semakin memahami aturan mainnya. Keluh kesah yang disampaikan menjadi catatan penting bagi kami untuk memperjuangkan agar data yang digunakan benar-benar akurat dan tidak ada warga yang terabaikan,” ujar Dody Yustiawan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pratiwi sebagai perwakilan Kelurahan Balowerti, Puji selaku Babinsa BPK, Syafi’i selaku Bhabinkamtibmas, serta Imam Mustakin yang disebut sebagai Kepala Dinas Sosial BPK dalam bahan informasi kegiatan.
Kehadiran unsur kelurahan dan aparat keamanan diharapkan dapat mendukung komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dialog secara langsung juga menjadi sarana untuk menghimpun persoalan warga sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat diimbau untuk memastikan informasi mengenai bantuan sosial dan status pendataan berasal dari sumber resmi. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau persoalan dalam penyaluran bansos, warga dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi yang tersedia dengan melengkapi informasi dan dokumen pendukung.
Pendataan yang akurat, keterbukaan informasi, serta koordinasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi bagian penting dalam mendorong penyaluran bantuan sosial yang transparan, adil, dan tepat sasaran.
Jurnalis: Agus Purwanto