Aksi “Rakyat Jatim Menggugat” Buyar Dihantam Hujan Deras, Tapi Kritik Tetap Menggema di Depan Grahadi
Berita Krisnanewstv.com
SURABAYA – Aksi damai yang digelar kelompok Rakyat Jatim Menggugat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (29/10/2025), berakhir lebih cepat dari rencana setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur lokasi. Meski demikian, semangat dan pesan kritik mereka tetap menggema di tengah derasnya hujan.
Sekitar 50 hingga 70 peserta aksi sempat menyuarakan tuntutan dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan keadilan bagi rakyat kecil. Massa berasal dari berbagai elemen masyarakat yang menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.
Aksi tersebut dipimpin oleh M. Sholeh, Musfik dari Jaringan Aksi Kemanusiaan (JAKA) Jatim, dan Mathur Husyairi, mantan anggota DPRD Jawa Timur. Aparat kepolisian turut mengamankan jalannya kegiatan dengan menurunkan personel dan kendaraan taktis di sekitar kawasan Grahadi.
Dalam pernyataan resminya, kelompok Rakyat Jatim Menggugat menyoroti berbagai kebijakan Pemprov Jatim yang dianggap tidak pro rakyat, terutama dalam bidang ekonomi, pajak kendaraan, dan penegakan integritas pejabat publik. Mereka menilai masih banyak kebijakan yang justru menambah beban masyarakat, bukan meringankan.
Salah satu kritik yang disampaikan ialah program penghapusan pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak adil karena hanya berlaku bagi kalangan tertentu, seperti pengemudi ojek online dan penerima program P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Sementara warga umum tetap diwajibkan membayar pajak penuh meski kondisi ekonominya berat.
Selain itu, massa juga menyoroti adanya tunjangan tambahan miliaran rupiah bagi pejabat tinggi Pemprov Jatim sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 14 Tahun 2019 yang kemudian direvisi melalui Pergub No. 5 Tahun 2024. Kebijakan tersebut dinilai tidak peka terhadap situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Tak hanya itu, mereka menyoroti dugaan korupsi dan pungutan liar di berbagai instansi pemerintahan, termasuk kasus dana hibah dan keuangan Bank Jatim. Para orator menyerukan agar upaya pembersihan birokrasi dimulai dari pucuk pimpinan agar keadilan dan transparansi tak sekadar jadi slogan.
Tiga tuntutan utama disuarakan secara tegas, yakni:
- Penghapusan pajak kendaraan bermotor 100 persen untuk roda dua dan roda empat.
- Pemberantasan korupsi dan pungli, khususnya pada dana hibah dan lembaga pendidikan.
- Penegakan integritas pejabat daerah dari level tertinggi hingga bawah.
Koordinator aksi menegaskan, pembubaran kegiatan bukan karena tekanan dari pihak keamanan, melainkan pertimbangan keselamatan akibat cuaca ekstrem.
Mereka menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan moral untuk mengingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Musim hujan boleh deras, tapi suara rakyat tak boleh redup. Pemerintah diharapkan tak sekadar membuat kebijakan di atas kertas, tetapi juga mendengar detak hati masyarakat kecil yang sedang berjuang.
Pewarta: Yunus
Jurnalis Krisnanewstv.com Kediri