DPRD Blitar Siap Kawal Perjuangan REKAN INDONESIA, Anggaran BPJS PBI 2027 Jadi Sorotan

 

BLITAR krisnanewstv.com, 20 NOVEMBER 2026 – Upaya memperjuangkan hak kesehatan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Blitar mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi REKAN INDONESIA Jawa Timur, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan peningkatan anggaran jaminan kesehatan melalui APBD.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026), di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, S.Kom., bersama sejumlah anggota Komisi IV. Hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Kediri, OPD terkait, serta Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon.

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah kesediaan Komisi IV untuk mengawal aspirasi REKAN INDONESIA hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Bahkan, hearing bersama Komisi IX DPR RI direncanakan berlangsung pada 15 Desember 2026. Agenda tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mendorong penyelesaian persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Tak hanya di tingkat pusat, Komisi IV juga menyatakan komitmennya mengawal pembahasan anggaran BPJS PBI APBD Tahun Anggaran 2027 melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar. Harapannya, alokasi anggaran dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggaran BPJS PBI 2026 Capai Rp39,388 Miliar, Perlu Evaluasi Kebutuhan Warga

Dalam RDP tersebut, REKAN INDONESIA Jawa Timur turut menyampaikan perhatian terhadap pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar.

Berdasarkan rincian anggaran yang dihimpun sebagai bahan advokasi, pembiayaan BPJS PBI Kabupaten Blitar pada 2026 bersumber dari tiga komponen dengan total mencapai Rp39,388 miliar.

Rinciannya meliputi:

  1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT): Rp12,7 miliar.
  2. Pajak Rokok: Rp24,188 miliar.
  3. Dana Alokasi Umum (DAU) melalui PAK: Rp2,5 miliar.

Total keseluruhan mencapai Rp39.388.000.000.

Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu perhatian REKAN INDONESIA. Organisasi ini mendorong agar pembiayaan kesehatan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan.

Evaluasi dinilai penting, mulai dari jumlah peserta aktif, masyarakat yang belum terlindungi, hingga kecukupan anggaran untuk tahun berikutnya.

Dengan begitu, anggaran yang tersedia tidak hanya tercatat dalam dokumen pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Komisi IV Siap Bawa Persoalan BPJS PBI ke DPR RI

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, S.Kom., menyampaikan komitmennya untuk membawa persoalan jaminan kesehatan masyarakat Blitar ke tingkat nasional.

Salah satu agenda yang direncanakan adalah hearing bersama Komisi IX DPR RI pada 15 Desember 2026.

Selain itu, Komisi IV juga akan mengawal pembahasan anggaran melalui rapat Banggar DPRD Kabupaten Blitar, khususnya terkait kebutuhan peningkatan alokasi BPJS PBI APBD Tahun Anggaran 2027.

Anggaran pembiayaan BPJS PBI 2026 yang mencapai Rp39,388 miliar akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan kebutuhan anggaran berikutnya.

Komitmen ini diharapkan menjadi langkah nyata agar semakin banyak masyarakat kurang mampu memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penonaktifan BPJS PBI APBN, Nasib Masyarakat Rentan Jadi Perhatian

Di balik pembahasan anggaran, persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN juga menjadi perhatian utama REKAN INDONESIA.

Organisasi tersebut menyoroti dampak penyesuaian kepesertaan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan yang selama ini mengandalkan program PBI untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dan informasi yang menjadi bahan advokasi, terdapat sekitar 91.000 hingga lebih dari 100.000 warga yang terdampak persoalan kepesertaan dan penyesuaian kuota jaminan kesehatan di Kabupaten Blitar pada awal 2026.

Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian bersama. Sebab, bagi masyarakat kurang mampu, kepesertaan BPJS bukan sekadar urusan administrasi, melainkan salah satu penopang ketika mereka membutuhkan pengobatan.

REKAN INDONESIA menilai pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dilakukan secara cermat. Jangan sampai masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan justru kehilangan perlindungan tanpa kejelasan penyelesaian.

Dalam rencana hearing bersama Komisi IX DPR RI, REKAN INDONESIA membawa enam agenda utama:

  1. Evaluasi kebijakan penyesuaian kuota BPJS Kesehatan PBI APBN.
  2. Reaktivasi kepesertaan masyarakat miskin yang masih memenuhi kriteria.
  3. Kepastian perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
  4. Penyelesaian persoalan ketidaksesuaian dan pemutakhiran data DTSEN.
  5. Penguatan anggaran dan dukungan pemerintah pusat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
  6. Pengawasan pelaksanaan Program JKN agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan.

Enam agenda tersebut diharapkan menjadi bahan pembahasan agar persoalan kepesertaan tidak berhenti pada pendataan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lima Agenda REKAN INDONESIA untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan Blitar

Selain persoalan PBI APBN dan peningkatan anggaran APBD, REKAN INDONESIA Jawa Timur juga menyampaikan lima agenda strategis untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar.

1. Percepatan Universal Health Coverage (UHC)

Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan JKN dengan target minimal 98 persen, sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan jaminan kesehatan aktif.

2. Kepatuhan Perusahaan terhadap BPJS Kesehatan

Mendorong pengawasan agar perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN sesuai ketentuan.

3. Transparansi Dana Kapitasi dan Jasa Pelayanan

Mendorong keterbukaan penerimaan dan realisasi dana kapitasi Puskesmas, termasuk transparansi mekanisme pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan.

4. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan yang layak tanpa diskriminasi, termasuk terkait ketersediaan obat, antrean, rujukan, hingga kebutuhan darah bagi pasien.

5. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan

Mendorong DPRD dan pemerintah daerah memiliki rencana aksi yang jelas, OPD penanggung jawab, tenggat waktu, serta evaluasi berkala agar setiap kebijakan kesehatan dapat berjalan secara terukur dan bertanggung jawab.

Bagus Romadon: Anggaran Kesehatan Harus Benar-Benar Dirasakan Rakyat Kecil

Ketua KPW REKAN INDONESIA Jawa Timur, Bagus Romadon, mengapresiasi kesediaan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Menurut Bagus, anggaran kesehatan tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam dokumen APBD. Lebih dari itu, anggaran tersebut harus menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat.

“Kami mengapresiasi komitmen Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar yang bersedia mengawal tuntutan REKAN INDONESIA sampai ke tingkat pusat. Rencana hearing bersama Komisi IX DPR RI pada 15 Desember 2026 harus menjadi momentum untuk memperjuangkan masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan,” ungkap Bagus.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi dan peningkatan anggaran BPJS PBI APBD Kabupaten Blitar untuk tahun 2027.

“Pada tahun 2026, berdasarkan rincian yang kami himpun, terdapat tiga sumber anggaran pembiayaan BPJS PBI, yaitu DBHCHT Rp12,7 miliar, Pajak Rokok Rp24,188 miliar, dan DAU melalui PAK Rp2,5 miliar. Totalnya mencapai Rp39,388 miliar,” jelasnya.

Bagus berharap besaran anggaran tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pembiayaan pada tahun berikutnya.

“Kami berharap pada tahun 2027 ada peningkatan alokasi anggaran sehingga lebih banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Penambahan anggaran juga harus diikuti transparansi perencanaan, keterbukaan data kepesertaan, ketepatan sasaran, dan pengawasan realisasi anggaran,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan penyesuaian kuota dan pendataan tidak boleh membuat masyarakat yang masih memenuhi kriteria PBI kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai masyarakat miskin kehilangan akses pengobatan hanya karena persoalan penyesuaian kuota maupun keterbatasan anggaran. Negara harus hadir. Masyarakat yang memenuhi kriteria PBI harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” tegas Bagus.

Ia memastikan REKAN INDONESIA akan terus mengawal kebijakan kesehatan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.

15 Desember 2026, Momentum Mengawal Hak Kesehatan Masyarakat

Bagi REKAN INDONESIA Jawa Timur, hasil RDP bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menjadi langkah awal untuk memperjuangkan jaminan kesehatan yang lebih baik.

Setidaknya ada dua agenda besar yang akan terus dikawal.

Pertama, rencana hearing bersama Komisi IX DPR RI pada 15 Desember 2026 untuk mendorong penyelesaian persoalan BPJS Kesehatan PBI APBN.

Kedua, mengawal pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Blitar agar kebutuhan anggaran BPJS PBI APBD Tahun Anggaran 2027 mendapat perhatian dan peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Perjuangan ini bukan semata-mata kepentingan organisasi. Lebih dari itu, ini merupakan bagian dari upaya memastikan hak dasar masyarakat atas kesehatan dapat terpenuhi.

REKAN INDONESIA mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan kesehatan sebagai prioritas pelayanan publik. Sebab, di balik angka kepesertaan dan besaran anggaran, ada masyarakat yang membutuhkan kepastian ketika sakit dan membutuhkan pertolongan medis.

Hak kesehatan adalah hak setiap warga negara. Masyarakat kurang mampu tidak boleh kehilangan perlindungan justru ketika mereka paling membutuhkan bantuan.

REKAN INDONESIA Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal perjuangan ini demi terwujudnya jaminan kesehatan yang adil, merata, transparan, dan dapat diakses seluruh masyarakat.

REKAN INDONESIA UNTUK RAKYAT

HAM UNTUK SEMUA – HAK ASASI MILIK KITA – HAK KESEHATAN MILIK SEMUA.