Pernyataan Kaunit BRI Mejayan Jadi Sorotan, LPK-RI DPC Kediri Tempuh Jalur Pengaduan Resmi

KEDIRI – Persoalan komunikasi antara Kepala Unit (Kaunit) BRI Unit Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan seorang debitur kini memasuki babak baru. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kediri memutuskan menempuh langkah kelembagaan melalui pengaduan resmi.

Langkah tersebut diambil menyusul adanya sejumlah pernyataan melalui pesan WhatsApp kepada debitur yang sebelumnya memberikan kuasa kepada LPK-RI untuk mendampingi penyelesaian persoalan pinjamannya di BRI Unit Mejayan.

Dalam percakapan tersebut, terdapat ungkapan seperti “LSM abal-abal”, “Njenengan dibohongi”, hingga “daripada untuk membayar penipu”. Kalimat-kalimat inilah yang kemudian menjadi perhatian LPK-RI karena dinilai berpotensi merendahkan dan mendiskreditkan lembaga yang sedang menjalankan fungsi pendampingan konsumen.

Ketua LPK-RI DPC Kediri, Endras David Sandri, menegaskan bahwa langkah pengaduan tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan konflik dengan pihak perbankan. Sebaliknya, hal itu merupakan upaya meminta evaluasi agar komunikasi pelayanan kepada konsumen tetap mengedepankan etika dan profesionalitas.

“LPK-RI hadir untuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan pandangan atau ketidaksetujuan terhadap pendampingan yang kami lakukan seharusnya disampaikan melalui mekanisme dan bahasa yang profesional, bukan dengan ungkapan yang berpotensi merendahkan martabat sebuah lembaga,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 19 November 2026, LPK-RI DPC Kediri telah mendatangi BRI Unit Mejayan untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

Dalam pertemuan tersebut, Kaunit menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina ataupun merendahkan LPK-RI. Penjelasan itu dihargai oleh pihak LPK-RI sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih baik.

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dalam penanganan persoalan debitur. Pihak BRI telah memberikan cetakan rekening koran serta informasi mengenai sisa pokok pinjaman. Langkah tersebut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada konsumen.

Meski demikian, LPK-RI berpandangan bahwa klarifikasi secara langsung tetap perlu diikuti evaluasi terhadap komunikasi yang sebelumnya telah terjadi.

Sebab, maksud dari sebuah pernyataan dan dampak yang ditimbulkannya merupakan dua hal yang perlu dilihat secara objektif.

Atas dasar itu, LPK-RI DPC Kediri mengambil langkah pengaduan melalui mekanisme yang berwenang, termasuk meminta pemeriksaan internal BRI melalui Whistleblowing System (WBS) serta menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LPK-RI berharap persoalan ini dapat ditelaah secara profesional, khususnya terkait kesesuaian komunikasi tersebut dengan kode etik, standar pelayanan, serta prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

“Kami tidak meminta seseorang dijatuhi hukuman tanpa pemeriksaan. Namun, kami meminta agar setiap tindakan dan komunikasi pejabat pelayanan perbankan dapat dievaluasi secara profesional. Lembaga perlindungan konsumen juga berhak mendapatkan penghormatan dalam menjalankan fungsi pendampingan yang sah,” tegas Endras.

LPK-RI DPC Kediri menegaskan tetap menghormati BRI sebagai institusi perbankan dan mendukung penyelesaian persoalan konsumen melalui jalur yang tertib serta sesuai ketentuan hukum.

Bagi LPK-RI, persoalan ini bukan semata-mata tentang beberapa kalimat dalam percakapan WhatsApp. Lebih dari itu, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa etika komunikasi, penghormatan terhadap fungsi pendampingan konsumen, serta keterbukaan pelayanan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

LPK-RI DPC Kediri – Membela Hak Konsumen, Mengawal Keadilan.