MALANG – Krisnanewstv.com

Dugaan praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada aktivitas pengisian BBM di SPBU kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

Berdasarkan pantauan awak media pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 05.01 WIB, terlihat sebuah mobil sedan berwarna abu-abu bernomor polisi L 1284 M bersama sejumlah kendaraan lainnya melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut.

Kecurigaan muncul setelah awak media melihat adanya dugaan perangkat tambahan atau modifikasi pada bagian dalam kendaraan. Di sisi sebelah sopir terlihat benda menyerupai jeriken, sedangkan bagian belakang kursi sopir tampak terdapat susunan benda yang diduga merupakan rakitan tambahan dan ditutupi kain.

Temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan fungsi dan tujuan modifikasi kendaraan tersebut.

Dugaan Pelayanan Dispenser oleh Petugas Keamanan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan seorang petugas keamanan atau security dalam proses pengisian BBM.

Berdasarkan pengamatan awak media, pengisian pertama mobil sedan tersebut di KBU 4 diduga dilayani oleh seorang petugas keamanan yang disebut bernama Rosit, bukan operator resmi dispenser.

Beberapa menit kemudian, kendaraan yang sama kembali melakukan pengisian di KBU 1.

Jika benar pelayanan dispenser dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki kewenangan sebagai operator, kondisi tersebut patut dievaluasi oleh pengelola SPBU maupun Pertamina.

Pedoman teknis pengoperasian SPBU dari Direktorat Jenderal Migas mengatur bahwa peralatan pengisian harus dioperasikan sesuai jenis pelayanan yang berlaku. Untuk dispenser yang dirancang menggunakan operator, pengoperasiannya harus dilakukan oleh operator yang bertugas.

Dengan demikian, Pertamina perlu memeriksa siapa yang sebenarnya mengoperasikan dispenser saat peristiwa tersebut berlangsung.

Awak Media Mengaku Hampir Terseret Kendaraan

Situasi di lokasi dilaporkan sempat memanas ketika awak media berupaya mendekati kendaraan untuk melakukan pengamatan lebih lanjut.

Salah satu awak media mengaku hampir terseret hingga terjatuh ketika mobil sedan tersebut tiba-tiba bergerak meninggalkan area pengisian dengan kecepatan tinggi.

Sebelumnya, pengemudi juga disebut sempat melontarkan ucapan bernada kasar kepada awak media.

Bahkan, berdasarkan keterangan awak media di lokasi, kendaraan tersebut sempat bergerak hingga berisiko bersinggungan dengan kendaraan lain yang sedang mengantre.

Peristiwa ini patut menjadi perhatian karena aktivitas peliputan maupun pengawasan masyarakat seharusnya tidak berujung pada tindakan yang membahayakan keselamatan siapa pun.

Laporan ke Polsek Turen Belum Mendapatkan Tanggapan

Atas kejadian tersebut, awak media mengaku telah mendatangi Polsek Turen untuk menyampaikan laporan informasi.

Kedatangan awak media diterima oleh anggota SPKT bernama Hendrik. Awak media kemudian diberikan nomor kontak untuk meneruskan informasi kepada Kanit Polsek Turen, Sutono.

Namun, hingga berita ini disusun, awak media menyatakan belum memperoleh tanggapan atau penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut informasi tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi masyarakat telah ditindaklanjuti.

Redaksi menegaskan, belum adanya tanggapan yang diterima awak media tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembiaran ataupun keterlibatan aparat. Karena itu, klarifikasi dari Polsek Turen diperlukan untuk menjelaskan apakah informasi tersebut telah diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti.

Pertamina dan APH Diminta Periksa Rekaman CCTV

Masyarakat berharap dugaan aktivitas pengisian BBM secara berulang tersebut tidak berhenti sebatas informasi lapangan.

Pengelola SPBU dan Pertamina Patra Niaga diminta melakukan pemeriksaan internal, termasuk menelusuri rekaman CCTV, data transaksi dispenser, waktu pengisian, serta identitas petugas yang bertugas pada Jumat pagi tersebut.

Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah kendaraan yang dimaksud melakukan pengisian sesuai ketentuan pembelian BBM atau justru memanfaatkan celah pengawasan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah tidak wajar.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.

Terlebih, Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, pada 16 Oktober 2026 telah meminta Kapolri menindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat serta negara.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi BBM harus dilakukan secara serius, termasuk terhadap dugaan penyimpangan di tingkat SPBU.

Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pengawasan

Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat berwenang. Tidak setiap pengisian berulang atau kendaraan yang dicurigai dimodifikasi otomatis memenuhi unsur pidana.

Karena itu, penelusuran terhadap dugaan penampungan, pengangkutan, maupun penjualan kembali BBM harus dilakukan secara menyeluruh.

Redaksi Menunggu Klarifikasi

Krisnanewstv.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini, termasuk pengelola SPBU, petugas keamanan bernama Rosit, pihak Pertamina Patra Niaga, serta Polsek Turen.

Redaksi juga meminta penjelasan Kanit Polsek Turen, Sutono, mengenai informasi yang sebelumnya disampaikan awak media.

Apabila belum terdapat tindak lanjut yang jelas, redaksi akan mempertimbangkan penyampaian pengaduan resmi kepada Pertamina Patra Niaga melalui kantor wilayah terkait serta instansi pengawas yang berwenang.

Masyarakat berhak memperoleh distribusi BBM sesuai ketentuan. Jangan sampai dugaan penyimpangan yang belum terungkap justru menimbulkan kerugian bagi konsumen yang setiap hari membutuhkan BBM untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.

Sebab, pengawasan BBM bukan sekadar urusan antrean dan penjualan, melainkan juga menyangkut keadilan distribusi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola SPBU maupun aparat penegak hukum.

(Tim Redaksi)