KEDIRI, Krisnanewstv.com — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami sembilan siswa SDN Kampung Dalem 3, Kota Kediri, setelah mengonsumsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian serius dari REKAN Indonesia Jawa Timur.

REKAN Indonesia Jawa Timur mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah pencegahan dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian tersebut, setidaknya sampai proses pemeriksaan dan investigasi mengenai keamanan pangan dinyatakan selesai.

Desakan itu disampaikan Ketua KPW REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, pada 17 September 2026.

Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan berupa mual, pusing, perut terasa panas hingga muntah setelah mengonsumsi makanan MBG. Sejumlah siswa disebut mendapatkan penanganan medis, termasuk tiga siswa yang dirujuk ke RSUD Gambiran.

Sampel makanan juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.

REKAN Indonesia Jawa Timur menekankan bahwa sampai hasil pemeriksaan resmi keluar, penyebab gangguan kesehatan tersebut belum dapat disimpulkan. Karena itu, desakan penghentian sementara yang disampaikan organisasi tersebut disebut sebagai langkah kehati-hatian untuk mencegah kemungkinan risiko lanjutan, bukan sebagai vonis terhadap pihak pengelola SPPG.

“Kami meminta Kepala BGN tidak menunggu terlalu lama. SPPG yang terkait dengan kejadian ini perlu dihentikan sementara sampai proses investigasi dan pemeriksaan laboratorium selesai. Ini langkah pencegahan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan terhadap anak-anak penerima MBG,” ujar Bagus Romadon.

Menurut Bagus, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran standar keamanan pangan atau kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau nanti hasil investigasi dan pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian, tentu harus ada tindakan dan sanksi sesuai aturan. Tetapi sebelum itu, jangan mengambil kesimpulan bahwa penyebabnya sudah pasti,” tegasnya.

ENAM DESAKAN REKAN INDONESIA JAWA TIMUR

REKAN Indonesia Jawa Timur meminta BGN dan instansi terkait:

1. Menghentikan sementara operasional SPPG yang terkait hingga proses investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai.

2. Memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapatkan pelayanan medis serta pemantauan kesehatan sampai kondisi mereka dinyatakan pulih oleh tenaga medis.

3. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan.

4. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik setelah hasil resmi tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran, sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Kota Kediri, khususnya aspek keamanan pangan dan pengawasan SPPG, agar kejadian serupa dapat dicegah.

BGN MEMANG MEMILIKI MEKANISME SUSPEND

Desakan REKAN tersebut memiliki konteks dengan kebijakan pengawasan BGN. Dalam penanganan insiden keamanan pangan di Sidoarjo pada September 2026, BGN menyatakan telah memberikan suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Talangangin, Kalitengah, Sidoarjo. Namun, pada saat yang sama BGN menegaskan bahwa penyebab insiden masih harus ditentukan melalui proses investigasi dan pemeriksaan.

BGN juga pada 16 September 2026 mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menyebut langkah tersebut merupakan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.

Dengan demikian, menurut REKAN Indonesia Jawa Timur, penghentian sementara terhadap SPPG yang sedang berkaitan dengan dugaan insiden keamanan pangan perlu dipertimbangkan sebagai langkah mitigasi risiko, sembari menunggu kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan.

“JANGAN SAMPAI PROGRAM GIZI MENJADI SUMBER RISIKO”

Bagus Romadon menegaskan bahwa REKAN Indonesia Jawa Timur tidak mempersoalkan tujuan program MBG. Sebaliknya, pihaknya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi meminta standar keamanan pangan ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program.

“Kami mendukung MBG. Tetapi dukungan terhadap program tidak boleh mengesampingkan keselamatan penerima manfaat. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang bergizi sekaligus aman, higienis dan layak dikonsumsi,” katanya.

Ia juga meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menunjuk pihak yang dianggap bertanggung jawab sebelum hasil pemeriksaan resmi tersedia.

“Yang kami dorong adalah tindakan pencegahan dan transparansi. Kalau terbukti ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan. Kalau belum terbukti, jangan pula ada pihak yang langsung divonis,” lanjut Bagus.

REKAN Indonesia Jawa Timur selanjutnya meminta BGN, Pemerintah Kota Kediri, Dinas Kesehatan dan instansi terkait berkoordinasi dalam memastikan kondisi para siswa, mengamankan proses pemeriksaan sampel makanan, serta menyampaikan informasi perkembangan kasus secara terbuka kepada masyarakat.

Sebab, dalam program yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat, keamanan pangan bukan sekadar standar operasional, melainkan bagian mendasar dari perlindungan penerima manfaat.

Red