Mahasiswa Kediri Gelar Aksi “Evaluasi Total Indonesia”, DPRD Siap Kawal Aspirasi MBG hingga Geothermal
Berita Krisnanewstv.com || KABUPATEN KEDIRI – Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi bertajuk “Evaluasi Total Indonesia” di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (2/7/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Kediri, Irgi Ahmad V, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat ekonomi nasional, melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, mengevaluasi Program Badan Gizi Nasional (BGN), mengaudit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi pokoknya sesuai peraturan.
Di tingkat daerah, mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Kediri mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menegaskan tidak menolak program MBG, namun meminta pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran. Jika ditemukan dapur MBG yang tidak sesuai peruntukan, mahasiswa meminta dilakukan evaluasi hingga penutupan.
“Kami tidak menolak program MBG, Apabila ditemukan dapur MBG yang tidak sesuai sasaran, maka harus dievaluasi bahkan ditutup,” tegasnya.
PLT Koordinator FL2MI, Khafid Taftazani, mengaku menemukan sejumlah dugaan penempatan dapur MBG yang kurang tepat, seperti berada di wilayah perkotaan, sekolah dengan kondisi ekonomi yang dinilai mampu, hingga lokasi dapur yang saling berdekatan. Selain itu, FL2MI juga menolak rencana proyek geothermal di Gunung Wilis karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan sumber mata air.
Mahasiswa juga mendesak pengusutan tuntas dugaan jual beli jabatan perangkat desa, peningkatan pengawasan, serta keterbukaan informasi APBD agar penggunaan anggaran daerah lebih transparan.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Kediri menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan mahasiswa melalui fungsi pengawasan. DPRD juga menyatakan pelaksanaan MBG dan KDMP perlu terus dievaluasi, akan memantau perkembangan rencana geothermal di Gunung Wilis, serta membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan permohonan informasi APBD sesuai mekanisme yang berlaku dan transparan.
“Kami mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis. Seluruh tuntutan akan kami bawa ke forum resmi DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku.”
Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan dialog terbuka antara mahasiswa dan DPRD sebagai bentuk komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan dialog, menjaga ketertiban, serta menghormati mekanisme demokrasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan publik.(yns)