AKSI DAMAI ALIANSI KEDIRI BANGKIT: DUKUNG PENEGAKAN HUKUM TANPA TEBANG PILIH
Kediri, KrisnanewsTV — Gelombang perlawanan terhadap praktik korupsi di tingkat desa kian menguat. Aliansi Kediri Bangkit (AKB) memastikan akan segera menggelar aksi damai sebagai bentuk dukungan penuh terhadap langkah tegas Bupati Kediri dalam mengusut dugaan kasus KKN perangkat desa.
Gerakan ini direncanakan berlangsung dalam waktu dekat di Kantor Bupati Kediri. Aksi tersebut akan dipimpin langsung oleh koordinator lapangan, Rahmad Pradana, yang menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan moral agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang jabatan.
“Ini bukan lagi soal wacana. Kami mendukung penuh langkah Bupati Kediri untuk mengantar siapa pun yang terlibat, baik kepala desa, camat, hingga kepala dinas, ke ranah hukum. Tidak boleh ada yang kebal,” tegas Rahmad.
Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik yang selama ini seolah dibiarkan. Menurutnya, jika benar ada oknum kepala desa yang bermasalah, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk memberikan perlindungan.
“Kalau memang bersalah, ya harus berani mempertanggungjawabkan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” lanjutnya.
AKB mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, hingga tokoh publik untuk turut serta dalam aksi damai ini. Mereka ingin memastikan gerakan ini menjadi suara kolektif rakyat Kediri dalam melawan praktik korupsi yang merusak sendi pemerintahan desa.
Tak hanya itu, Rahmad juga menyampaikan sindiran keras terkait kesiapan pihaknya “mengantar” oknum-oknum yang terlibat ke proses hukum.
“Kami siap mengantar mereka,kalau perlu pakai ‘kereta Tayo gratis’yang penting sampai ke proses hukum. Jangan lagi ada drama perlindungan,” ujarnya dengan nada satire.
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan tegas, di antaranya:
Mengusut tuntas dugaan KKN perangkat desa di Kabupaten Kediri
Menegakkan hukum tanpa pandang jabatan
Mencopot dan memproses hukum oknum yang terlibat
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
AKB menegaskan, ini adalah momentum penting untuk membersihkan wajah birokrasi dari praktik korupsi. Jika tidak ditindak sekarang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus merosot.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh bukti. Tangkap dan adili pelaku KKN!” tutup Rahmad.
(Tim Redaksi KrisnanewsTV)