DANA KAPITASI BPJS Rp30 MILIAR DIPERTANYAKAN! PELAYANAN MASIH DIKELUHKAN, REKAN INDONESIA JATIM DESAK BUPATI TULUNGAGUNG TURUN TANGAN

Tulungagung, Jawa Timur — Besarnya anggaran kesehatan di Kabupaten Tulungagung kembali memantik sorotan keras. Dana kapitasi BPJS Kesehatan yang mengalir ke seluruh Puskesmas diperkirakan mencapai ± Rp30 miliar per tahun, namun dampaknya terhadap pelayanan publik dinilai belum sebanding.

Rekan Indonesia Jawa Timur menilai, angka fantastis tersebut justru menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya aliran dana itu bermuara?

Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa besarnya anggaran wajib diikuti dengan pengawasan ekstra ketat, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.

“Jangan sampai dana puluhan miliar ini hanya habis dalam laporan, tapi pelayanan di lapangan tetap dikeluhkan. Ini uang rakyat, bukan dana tanpa pengawasan,” tegasnya.

Tak hanya dana kapitasi, Puskesmas juga menerima suntikan anggaran dari APBD Kabupaten Tulungagung. Artinya, total dana yang dikelola jauh lebih besar dan otomatis menuntut transparansi total tanpa kompromi.

Namun fakta di lapangan justru berbicara lain. Keluhan masyarakat masih bermunculan:

Obat sering kosong

Pelayanan lambat dan berbelit

Akses layanan belum merata

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya persoalan dalam tata kelola anggaran.

Regulasi Jelas, Implementasi Dipertanyakan

Secara aturan, penggunaan dana kapitasi telah diatur dalam berbagai regulasi nasional mulai dari UU hingga Peraturan Menteri—yang secara tegas menyebutkan bahwa dana harus digunakan untuk:

Jasa pelayanan tenaga kesehatan

Operasional layanan, termasuk obat dan alat kesehatan

Namun ketika pelayanan masih bermasalah, publik berhak mempertanyakan: apakah dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya?

 “Kalau pelayanan masih buruk, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya sistemnya, tapi siapa yang mengelola dan mengawasi anggaran itu,” lanjut Bagus.

Desakan Keras ke Bupati Tulungagung

Rekan Indonesia Jawa Timur secara tegas mendesak Bupati Tulungagung untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret:

Audit menyeluruh penggunaan dana kapitasi

Pengawasan ketat di seluruh Puskesmas

Transparansi anggaran ke publik

Tindakan tegas jika ditemukan penyimpangan

Organisasi ini juga menegaskan siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan independen.

 Peringatan Keras: Jangan Mainkan Dana Kesehatan

Bagi Rekan Indonesia Jawa Timur, dana kesehatan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ini adalah hak dasar masyarakat untuk hidup sehat.

Jika anggaran miliaran rupiah tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan, maka ini bukan lagi sekadar kelalaian melainkan alarm keras adanya potensi masalah serius dalam pengelolaan anggaran publik.

 Pesan publik tegas: uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan hilang dalam sistem yang tak transparan.