Rekan Indonesia Desak Aktivasi BPJS di RS SLG dan RSKK, DPRD Kediri Diminta Tak Tutup Mata terhadap Jeritan Warga

Kediri — Akses layanan kesehatan yang cepat dan manusiawi kembali menjadi sorotan. Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jawa Timur secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri bersama DPRD Kabupaten Kediri agar segera membuka layanan aktivasi BPJS Kesehatan langsung di Rumah Sakit Simpang Lima Gumul (SLG) dan Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK).

Desakan tersebut mengemuka dalam forum hearing bersama Komisi VI DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (10/02), yang dihadiri jajaran strategis mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, hingga manajemen dua rumah sakit daerah tersebut. Forum ini menjadi panggung suara masyarakat yang selama ini sering terjebak dalam persoalan administratif saat membutuhkan layanan medis mendesak.

Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh kalah cepat dari kondisi darurat pasien. Ia menyoroti masih banyak warga yang datang ke rumah sakit dalam keadaan kritis, namun justru tersandung persoalan status kepesertaan BPJS yang belum aktif.

“Hak kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Negara tidak boleh membuat warga sakit semakin menderita hanya karena berbelitnya administrasi. Aktivasi BPJS di rumah sakit rujukan seperti SLG dan RSKK adalah langkah nyata untuk menyelamatkan rakyat,” tegas Bagus dengan nada penuh kepedulian.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit milik pemerintah daerah semestinya menjadi benteng terakhir perlindungan masyarakat, bukan justru menjadi tempat warga harus berjuang dua kali—melawan penyakit sekaligus melawan prosedur birokrasi.
Rekan Indonesia juga menyoroti perlunya sinergi konkret lintas instansi. Bagus menilai selama ini koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak rumah sakit masih berjalan parsial, sehingga pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Tak hanya itu, dalam hearing tersebut Rekan Indonesia turut mendorong adanya transparansi tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri, termasuk evaluasi pemanfaatan anggaran kapitasi puskesmas serta efektivitas sistem rujukan pasien yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Forum hearing ini diharapkan bukan sekadar ruang diskusi formal, melainkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Rekan Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil pertemuan tersebut agar tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas.
Bagi masyarakat kecil, kemudahan akses BPJS bukan sekadar layanan administratif, melainkan harapan untuk tetap hidup, sehat, dan bermartabat.(Red)