Jalan Kabupaten Dibiarkan Rusak, Warga Tumpakrejo Terpaksa “Menagih Janji” ke Kades Miselan
Tumpakrejo | Krisnanewstv.com –
Kerusakan parah Jalan utama Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, kian memperlihatkan wajah buram pengelolaan infrastruktur daerah. Jalan berstatus jalan kabupaten yang menjadi akses vital warga itu hingga kini belum juga tersentuh perbaikan signifikan, meski keluhan sudah bertahun-tahun disuarakan.
Saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Saat kemarau, debu tebal beterbangan. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, mulai dari petani, pelajar, hingga warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Ini bukan jalan desa, ini jalan kabupaten. Tapi kondisinya seperti tak bertuan,” keluh warga Tumpakrejo.
Mayoritas warga yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak terpaksa bertaruh keselamatan setiap hari. Kendaraan kerap tergelincir, sementara anak-anak sekolah harus melintasi jalan rusak untuk menuntut ilmu.
Kekecewaan warga pun mengarah ke pemerintah desa. Kepala Desa Tumpakrejo, Miselan, beberapa kali didatangi warga yang mempertanyakan kehadiran negara di wilayah mereka. Padahal, status jalan tersebut jelas berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang.
Tokoh masyarakat Tumpakrejo, Senimin, menilai lambannya penanganan menunjukkan adanya jarak antara perencanaan dan realisasi.
“Kalau memang sudah disurvei, kenapa tidak segera dikerjakan? Warga butuh kepastian, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Menanggapi tekanan warga, Kades Miselan menyatakan bahwa pihak desa telah berulang kali mengusulkan perbaikan kepada pemerintah kabupaten dan dinas terkait. Ia juga mengakui bahwa desakan warga terus berdatangan hampir setiap hari.
“Kami sudah menyampaikan ke Dinas Bina Marga. Informasinya jalan akan dibangun sekitar 400 meter dengan lebar 5 meter. Tapi sampai sekarang masyarakat masih menunggu,” ujar Miselan, Sabtu (24/01/2026).
Di sepanjang ruas jalan rusak tersebut berdiri KDMP serta SDN 4 Wonogoro, yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan pendidikan dan ekonomi warga.
Ironisnya, di tengah narasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, warga di pelosok Gedangan justru harus menghadapi jalan rusak setiap hari. Bahkan sebelumnya, warga sempat melakukan aksi simbolik dengan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes atas lambannya respons pemerintah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: sampai kapan jalan rusak ini dibiarkan? Apakah harus menunggu korban jatuh atau kecelakaan serius agar perbaikan benar-benar dilakukan?
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Malang tidak lagi menunda dan segera merealisasikan perbaikan jalan. Infrastruktur dasar bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan kehidupan warganya.
(Suryadi)