Menu MBG Dipertanyakan, Publik Minta Transparansi Pelaksanaan di Kecamatan Mojo
Kediri | KrisnaNewsTV.com —
Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini tidak hanya menjadi bahan perbincangan warganet, tetapi juga mulai memunculkan tuntutan terbuka akan transparansi dan evaluasi menyeluruh.
Program yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya pemenuhan gizi anak sekolah itu disorot setelah beredar luas dokumentasi di media sosial yang menampilkan menu MBG dengan porsi terbatas.
Dalam unggahan tersebut, terlihat paket makanan yang disebut terdiri dari roti kecil, susu kemasan kecil, serta buah-buahan berukuran kecil.
Viralnya konten tersebut memicu reaksi dari wali murid dan masyarakat.
Sebagian mempertanyakan apakah penyajian tersebut telah mencerminkan tujuan utama MBG sebagai program strategis nasional di bidang kesehatan dan pendidikan anak.
Seorang wali murid, WD (46), mengungkapkan kebingungannya atas menu yang diterima anaknya selama satu pekan. Ia menilai, jika benar paket tersebut diperuntukkan untuk konsumsi beberapa hari, maka kualitas, nilai gizi, dan kelayakan konsumsi perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Sebagai orang tua, kami tentu ingin anak-anak mendapat asupan yang benar-benar bergizi. Kalau hanya makanan ringan, wajar kalau muncul tanda tanya,” ujarnya.
Meski demikian, WD menegaskan dukungannya terhadap program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat. Ia berharap pelaksanaannya di daerah tidak menimbulkan kesan bahwa program nasional tersebut sekadar dijalankan secara administratif.
Sorotan lebih keras disampaikan Arif Fatikun Nada, Ketua Ormas GPM Swahira, yang menilai polemik ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, program MBG membawa misi besar negara dan tidak boleh dikelola secara seremonial.
“MBG ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini soal tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan. Kalau pelaksanaannya menimbulkan kegaduhan publik, berarti ada yang harus dibenahi,” tegas Arif.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar, pembagian MBG di Kecamatan Mojo pada pekan ini dilakukan dengan sistem paket mingguan menjelang libur sekolah. Namun, menurutnya, skema tersebut tetap harus disertai pengawasan ketat agar tidak mengorbankan kualitas, porsi, dan nilai gizi makanan.
Atas kondisi tersebut, GPM Swahira menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada pengelola MBG tingkat pusat, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan, standar menu, serta pengawasan dapur MBG di daerah.
“Program ini menyangkut uang negara dan nama Presiden. Jangan sampai tujuan mulia MBG justru berubah menjadi polemik yang merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola dapur MBG Kecamatan Mojo maupun instansi terkait mengenai standar gizi, penentuan menu, dan sistem distribusi MBG.
Redaksi menegaskan akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
ivann GempiL