Bola Panas di Tangan Bupati Malang: Warga Terdampak Pelebaran Jalan Nasional Menuntut Keadilan
Malang, Krisnanewstv.com – Gelombang protes warga Banjarejo dan Pagelaran, Kabupaten Malang, akibat proyek pelebaran Jalan Nasional kian memanas. Setelah berulang kali bersuara tanpa jawaban, kini bola panas berada di tangan Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M.
Pada Selasa (16/09/2025) malam, puluhan warga terdampak berkumpul di rumah Muis, warga Desa Banjarejo, untuk menyatukan langkah. Hadir dalam forum tersebut Muspika Pagelaran — Camat Bambang Priambodo, S.P., M.M., Kapolsek Iptu Umarji, Danramil Lettu Supii — serta anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, Fakih Pilihan.
Muis, tuan rumah sekaligus moderator, menegaskan pertemuan ini adalah murni inisiatif warga. “Ini perjuangan keadilan. Kami sudah menyiapkan surat resmi dan menitipkan kepada Pak Camat untuk diteruskan kepada Bupati. Kami beri batas waktu. Warga bersatu, tapi jangan dipaksa hanya bersabar,” tegasnya.
Nada keras juga datang dari Sodik, koordinator warga Pagelaran. “Nasib kami terkatung-katung. Audiensi dengan DPRD menghasilkan lima poin, salah satunya sosialisasi. Nyatanya, bukan DPRD yang turun, melainkan pihak-pihak yang justru membuat warga terintimidasi. Dua bulan berlalu, DPRD pun tak pernah hadir lagi,” ujarnya lantang.
Fakih Pilihan mengungkap, dirinya sudah meminta data resmi warga terdampak kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN). Namun hingga kini, data tak kunjung diberikan dengan alasan “rahasia negara”. “Bagaimana solusi mau dicari kalau data saja ditutup-tutupi?” sindirnya.
Meski dalam kondisi sakit, Camat Bambang tetap hadir. Ia memastikan surat warga akan diteruskan ke Bupati. Sementara Kapolsek Umarji menegaskan bahwa keamanan di Pagelaran tetap terkendali. “Silakan bersuara, tapi tetap jaga kondusifitas,” katanya diplomatis.
Namun warga tetap kompak menolak proyek dilanjutkan sebelum ada kepastian. “Kalau warga disuruh sabar, proyek juga harus ikut sabar. Jangan cuma kami yang dikorbankan,” tegas Yuni, salah seorang warga. Ia bahkan mendesak lembaga pengawas negara ikut turun. “Kami berharap KPK dan BPK mengaudit proyek jalan nasional ini,” pintanya.
Kini, setelah surat resmi dilayangkan, semua mata tertuju pada Bupati Malang Sanusi. Sebagai kepala daerah sekaligus Ketua Agraria, ia dinilai tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan birokrasi. Warga menegaskan, DPRD sudah menjalankan fungsinya. Giliran eksekutif, dalam hal ini Bupati, untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Bupati adalah bapak rakyat Kabupaten Malang. Kami menunggu langkah nyata, bukan janji kosong,” tegas warga.
Pewarta : Suryadi
Editor : Redaksi