Reses DPRD Jatim di Kantor Golkar Kediri: BPJS dan UMKM Dibahas Serius dalam Diskusi Malam Ini
Berita Krisnanewstv.com
Kediri – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Kabupaten/Kota Kediri, M. Hadi Setiawan, S.E., beserta jajarannya melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi Reses Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 pada Rabu, 11 Januari 2026 pukul 19.30 WIB. Kegiatan tersebut digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri, Jl. Super Semar No. 43, Ngronggo, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri.
Dalam kesempatan tersebut, M. Hadi Setiawan menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan, dengan total tiga kali dalam satu tahun. Reses yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan pertama di tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung dihadiri masyarakat dari berbagai latar belakang. Sejumlah aspirasi disampaikan, mulai dari persoalan pendidikan, beasiswa, penguatan UMKM, hingga berbagai problem sosial yang dirasakan warga.
Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh persoalan yang disampaikan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian, setiap aspirasi tetap dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta pembagian kewenangan antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Semua aspirasi kami tampung. Nanti akan kami pilah sesuai kewenangan agar dapat diperjuangkan di jalur yang tepat,” ujarnya.
Terkait layanan kesehatan, M. Hadi turut menanggapi keluhan masyarakat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia menerangkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian berbasis data desil ekonomi memengaruhi penerima bantuan, sehingga sebagian masyarakat mengalami perubahan status kepesertaan.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan bagian dari masa transisi kebijakan yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung program prioritas pemerintah pusat yang saat ini berfokus pada peningkatan gizi masyarakat serta penguatan ekonomi melalui program Koperasi Merah Putih (KMP). Implementasi di daerah, lanjutnya, masih menghadapi tantangan teknis, termasuk persoalan ketersediaan dan peruntukan lahan yang harus sesuai tata ruang dan regulasi.
M. Hadi menambahkan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan di Kota Kediri hingga saat ini masih ditopang oleh APBD setempat. Sementara program lainnya masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian anggaran.
Ia mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi secara tertib melalui Rumah Aspirasi maupun jalur resmi lainnya, sehingga setiap persoalan dapat diperjuangkan sesuai prosedur.
“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Aspirasi masyarakat adalah dasar kami dalam memperjuangkan kebijakan,” tegasnya.
Masyarakat diimbau untuk tetap bijak menyikapi setiap perubahan kebijakan serta menjaga komunikasi yang konstruktif demi tercapainya solusi bersama.
Jurnalis: Mohamad Yunus