DPRD Malang Bongkar Fakta: Warga Diperjuangkan, BBPJN Dinilai Berbelit Soal Ganti Untung
Malang, Krisnanewstv.com – Polemik ganti untung warga terdampak proyek di Desa Banjarejo dan Pagelaran kian panas. Warga menuding pemerintah tidak adil, sementara DPRD Kabupaten Malang akhirnya turun tangan membela aspirasi masyarakat. Namun, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) justru dinilai berbelit dan menutup diri.
Rapat dengar pendapat di ruang Komisi DPRD Kabupaten Malang, Rabu (10/7/2025), menjadi momentum penting. Dalam forum itu, DPRD berhasil merumuskan lima poin rekomendasi untuk menjawab keresahan warga:
- DPRD akan turun ke lapangan meninjau kondisi warga terdampak. Namun hingga Jumat (12/9/2025), langkah itu terhambat karena DPRD tidak mendapatkan data konkret warga terdampak dari BBPJN.
- Koordinasi lintas pihak wajib diperkuat. Pemerintah desa, kecamatan, dinas pertanahan, hingga Satker proyek diminta mengidentifikasi masalah agar tidak berlarut. Faktanya, hanya Kades Pagelaran yang aktif, sementara camat dan dinas pertanahan abai serta minim transparansi.
- Data akurat warga terdampak harus dibuka. Warga sudah menyerahkan data detail, tetapi BBPJN hanya memberikan data teknis yang disebut “rahasia negara”.
- Sosialisasi dinilai tidak menyeluruh. BBPJN mengklaim sudah melakukan sosialisasi, namun banyak warga mengaku tidak pernah dilibatkan.
- Pembangunan tak boleh meninggalkan luka. DPRD menegaskan masyarakat mendukung pembangunan, tapi menolak ketidakadilan dalam praktik ganti untung.
Anggota DPRD Malang, Fakih Pilihan (Fraksi Golkar), menegaskan pihaknya sudah berupaya maksimal.
“Kami sudah minta data lengkap warga terdampak. Sayangnya, yang diberikan hanya data teknis yang justru dianggap rahasia negara. Tanpa data konkret, kami belum bisa turun ke lapangan,” tegas Fakih (10/9/2025).
Fakih juga mengungkap, saat pertemuan di kantor proyek pada 14 Agustus 2025, DPRD kembali mendesak keterbukaan BBPJN. Namun, hingga kini jawaban tidak kunjung datang.
Di sisi lain, warga terdampak melalui perwakilannya, Muis, menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah memfasilitasi audiensi.
“Kami hargai perjuangan DPRD, tapi warga tetap menunggu sosialisasi ulang. Jangan ada perbedaan, semua terdampak harus diperlakukan adil,” ujarnya.
suryadi