BLITAR DARURAT KESEHATAN: NEGARA ABSEN, RAKYAT DIHUKUM SAKIT

 

Blitar, Jawa Timur — Ini bukan lagi soal pelayanan yang lambat. Ini bukan sekadar birokrasi yang berbelit. Yang terjadi di Blitar hari ini adalah kegagalan terang-terangan negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya.

 

Rekan Indonesia Jawa Timur secara keras menyoroti masih dipaksakannya Perbup No. 27 Tahun 2021 terkait SKTM — regulasi usang yang terus dipertahankan, seolah penderitaan rakyat bukan alasan yang cukup untuk berubah.

 

> “Aturan lama dipertahankan, realitas rakyat diabaikan. Ini bukan kelalaian — ini pengabaian yang disengaja.”

 

REALITAS KEJAM: SAKIT JADI LUKA EKONOMI

 

Fakta di lapangan menunjukkan satu hal: negara gagal hadir di saat paling dibutuhkan.

 

Warga di luar skema PBI BPJS dipaksa bertahan tanpa jaminan penuh

 

Sistem pembiayaan parsial menjadikan rumah sakit sebagai “tagihan berjalan”

 

Rakyat kecil dipaksa mengambil keputusan ekstrem:

 

Menjual harta terakhir

 

Terjerat utang

 

Mengorbankan pengobatan

 

Ini bukan sekadar krisis kesehatan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang diproduksi oleh kebijakan.

 

> “Ketika orang miskin harus memilih antara hidup atau bangkrut, maka sistem itu tidak layak disebut pelayanan publik.”

 

 KEBIJAKAN TUMPUL, DAMPAKNYA MEMATIKAN

Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan, pembiaran regulasi usang telah menciptakan efek domino yang brutal:

 

Sakit → Miskin

 

Miskin → Tidak bisa berobat

 

Tidak berobat → Risiko kematian meningkat

 

Siklus ini terus berulang, dan ironisnya, dibiarkan terjadi di bawah pengawasan pemerintah daerah.

> “Rumah sakit berubah fungsi — dari tempat menyelamatkan nyawa, menjadi pintu masuk kebangkrutan.”

BUPATI BLITAR: MEMIMPIN ATAU MEMBIARKAN?

Kepemimpinan daerah kini berada di titik sorotan paling tajam. Tidak cukup lagi berlindung di balik regulasi lama.

> “Ketika kebijakan menyengsarakan rakyat tapi tetap dipertahankan, itu bukan ketidaktahuan — itu keputusan.”

Diamnya pemimpin di tengah krisis adalah bentuk lain dari pembiaran.

TUNTUTAN TANPA KOMPROMI

Rekan Indonesia Jawa Timur menyatakan sikap tegas:

Evaluasi total dan cabut regulasi usang SKTM

Jamin pembiayaan 100% bagi masyarakat miskin tanpa syarat berbelit

Hentikan sistem parsial yang menjadikan rakyat sebagai penanggung beban

Bangun sistem kesehatan yang cepat, transparan, dan manusiawi

 PENUTUP: INI SOAL NYAWA, BUKAN ADMINISTRASI

Blitar hari ini sedang menghadapi kenyataan pahit:

rakyat tidak hanya melawan penyakit, tetapi juga melawan sistem.

> Jika negara terus absen, maka setiap kebijakan yang membiarkan penderitaan ini berlangsung adalah bentuk ketidakadilan yang dilegalkan.

Saat rakyat dipaksa memilih antara berobat atau bangkrut, maka yang runtuh bukan hanya sistem kesehatan — tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

(Team)