LPK-RI Kediri Desak Bea Cukai Telusuri Rantai Distribusi 1,84 Juta Batang Rokok Tanpa Pita Cukai

Berita Krisnanewstv.com || Banaspatnetseven.com || KEDIRI – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPC Kediri meminta Bea Cukai mengembangkan penanganan perkara penindakan 1.840.000 batang rokok merek Marlong tanpa pita cukai di Kabupaten Jombang pada 24 September 2026. LPK-RI mendorong penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap asal barang, pemasok, pemilik atau pihak yang menguasai barang, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusinya.
Permintaan tersebut disampaikan LPK-RI DPC Kediri pada Kamis (15/10/2026), dengan merujuk pada dokumen penindakan yang menjadi perhatian lembaga tersebut. LPK-RI berharap proses penanganan perkara tidak berhenti pada pihak yang mengemudikan kendaraan pengangkut, melainkan dikembangkan apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain.
Ketua LPK-RI DPC Kediri, Endras David Sandri, S.Th., menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, menurutnya, pengungkapan perkara perlu diarahkan untuk mengetahui keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
“Kami menghormati proses hukum, tetapi pengungkapan perkara harus menyentuh akar permasalahan. Jika terdapat petunjuk keterlibatan pemasok, pemilik barang, atau jaringan distribusi, semuanya perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang sah. Tegas dalam penegakan hukum, adil dalam menentukan tanggung jawab,” ujar Endras.
Dari sisi perlindungan konsumen, LPK-RI juga menyoroti pentingnya menjaga hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan perlindungan hak konsumen, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan serta informasi yang benar.

Sementara itu, dugaan pelanggaran di bidang cukai perlu ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur cukai. Karena itu, penentuan tanggung jawab masing-masing pihak harus dilakukan melalui pemeriksaan fakta dan bukti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Angga Suryanata, S.H., dari Bidang Hukum LPK-RI, menekankan perlunya pemeriksaan terhadap dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pengiriman barang. Penelusuran tersebut, menurutnya, dapat mencakup asal muatan, dokumen pengiriman, pihak yang menyerahkan dan menerima barang, serta bukti relevan lainnya.
“Mekanismenya harus jelas: telusuri dokumen pengiriman, asal muatan, pihak yang menyerahkan dan menerima barang, serta bukti lain yang relevan. Apabila ditemukan petunjuk keterlibatan pihak lain, pengembangan perkara harus dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur hukum. Jangan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegas Angga.
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, LPK-RI DPC Kediri menyatakan telah mengirimkan surat bernomor 086DPP/LPK-RI/X/2026 kepada Bea Cukai Kediri. Surat itu berisi permintaan klarifikasi tertulis sekaligus permohonan agar penelusuran perkara dikembangkan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
LPK-RI DPC Kediri berharap penanganan perkara tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai asal-usul barang dan rangkaian distribusinya apabila didukung bukti yang memadai. Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan keterlibatan pihak lain tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
LPK-RI mengajak masyarakat untuk mendukung penegakan hukum dengan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Penanganan perkara cukai hendaknya dilakukan secara transparan sesuai kewenangan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memastikan tanggung jawab hukum ditentukan berdasarkan alat bukti yang sah.
Jurnalis: Mohamad Yunus
