FGD Bersama DPRD Kabupaten Malang Bahas Pelayanan Publik dan SDM Desa di Era Digital
Krisnanewstv.com | Malang, 12 Agustus 2026 – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur desa terus menjadi perhatian. Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama DPRD Kabupaten Malang yang digelar di Pendopo Kecamatan Bantur, Rabu (12/8/2026).
FGD tersebut membahas berbagai tantangan pemerintahan desa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya terkait pelayanan publik serta penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa agar mampu beradaptasi dengan era digital.
Camat Bantur Bayu Jatmiko, S.STP., berhalangan hadir dan kegiatan tersebut diwakili Edi Purnomo, S.M., M.M. FGD diikuti para kepala desa serta satu orang staf dari masing-masing desa se-Kecamatan Bantur.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang turut hadir, di antaranya H. Rahmat Kartala S., S.Sos. dari Komisi IV Fraksi Gerindra, Rodia Al Asamar dari Komisi III Fraksi Golkar, serta Muslimin dari Komisi I Fraksi PKB.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Kartala menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi, menurutnya, bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik sangat penting. Dengan adanya perkembangan digital, kita harus mampu mengikuti zaman dan jangan sampai kita ketinggalan,” ujarnya.
Sementara itu, Rodia Al Asamar menyoroti pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar berbagai program dan pelayanan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sedangkan Muslimin dari Komisi I menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci agar pemerintah desa mampu menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan dinamis.
FGD tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara DPRD Kabupaten Malang dengan pemerintah desa untuk menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai persoalan di lapangan, serta mencari solusi terhadap tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dengan peningkatan kapasitas SDM yang dibarengi pemanfaatan teknologi secara tepat, pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital di tingkat desa bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya.
Krisnanewstv.com | Malang, 12 Agustus 2026 – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur desa terus menjadi perhatian. Hal itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama DPRD Kabupaten Malang yang digelar di Pendopo Kecamatan Bantur, Rabu (12/8/2026).
FGD tersebut membahas berbagai tantangan pemerintahan desa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya terkait pelayanan publik serta penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa agar mampu beradaptasi dengan era digital.
Camat Bantur Bayu Jatmiko, S.STP., berhalangan hadir dan kegiatan tersebut diwakili Edi Purnomo, S.M., M.M. FGD diikuti para kepala desa serta satu orang staf dari masing-masing desa se-Kecamatan Bantur.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang turut hadir, di antaranya H. Rahmat Kartala S., S.Sos. dari Komisi IV Fraksi Gerindra, Rodia Al Asamar dari Komisi III Fraksi Golkar, serta Muslimin dari Komisi I Fraksi PKB.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Kartala menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi, menurutnya, bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik sangat penting. Dengan adanya perkembangan digital, kita harus mampu mengikuti zaman dan jangan sampai kita ketinggalan,” ujarnya.
Sementara itu, Rodia Al Asamar menyoroti pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar berbagai program dan pelayanan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sedangkan Muslimin dari Komisi I menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi dinilai menjadi salah satu kunci agar pemerintah desa mampu menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan dinamis.
FGD tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi antara DPRD Kabupaten Malang dengan pemerintah desa untuk menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai persoalan di lapangan, serta mencari solusi terhadap tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dengan peningkatan kapasitas SDM yang dibarengi pemanfaatan teknologi secara tepat, pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital di tingkat desa bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya.aripin