Aliansi LSM Kediri Raya AKAR Gelar Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 di Depan Kantor Kabupaten Kediri
Berita Krisnanewstv.com || Kediri – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM Kediri Raya AKAR kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Rabu Siang (13/05/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi bentuk lanjutan penyampaian aspirasi masyarakat terkait tuntutan penegakan hukum yang dinilai belum berjalan maksimal dan transparan.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan banding dalam sebuah perkara. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghambat pihak korban dalam menempuh jalur hukum lanjutan, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun proses pidana lainnya.
Selain itu, Aliansi LSM Kediri Raya AKAR juga mempertanyakan pelaksanaan perintah hakim yang dinilai belum dijalankan secara menyeluruh, khususnya terkait pendalaman terhadap sejumlah saksi dalam perkara yang diduga memiliki unsur suap.
Koordinator aksi menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum agar tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan.
“Kami ingin memastikan hukum berjalan sesuai koridor. Jika hari ini belum ada tanggapan, bukan berarti persoalan selesai. Kebenaran akan tetap menemukan jalannya,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Di tengah jalannya aksi, situasi sempat memanas ketika massa melakukan pembakaran ban sebagai simbol luapan amarah dan kekecewaan terhadap proses hukum yang mereka nilai belum berpihak kepada masyarakat. Ketegangan sempat terjadi setelah salah satu oknum dari Polres Pare mengambil ban yang hendak dibakar massa aksi.
Peristiwa tersebut memicu reaksi spontan dari peserta aksi hingga suasana sempat memanas. Meski demikian, koordinator lapangan bersama aparat keamanan bergerak cepat meredam situasi sehingga aksi tetap berjalan aman dan kondusif.
Dalam tuntutannya, massa meminta aparat penegak hukum menjalankan proses hukum secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Mereka juga mendesak agar seluruh fakta persidangan dan keterangan saksi didalami secara objektif sesuai perintah hakim.
Salah satu peserta aksi, Is, turut menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan daerah. Ia menilai evaluasi terhadap pejabat publik perlu dilakukan apabila dianggap tidak mampu menjalankan amanah masyarakat secara optimal.
“Kami berharap pemimpin benar-benar bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jika tidak mampu, sebaiknya mundur demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Massa aksi juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam persoalan yang tengah mereka suarakan. Sebagai tindak lanjut, mereka berencana menyampaikan laporan ke sejumlah institusi, mulai dari Polres Pare, Propam, Irjen hingga Mabes Polri.
Hingga kegiatan berakhir, aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan tetap dalam kondisi kondusif. Massa menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan melanjutkan agenda perjuangan pada awal Juni mendatang.
Penulis: Redaksi