Rekan Indonesia Jawa Timur Desak Evaluasi Program Biankesmaskin Jatim
Tulungagung, Jawa Timur – Rekan Indonesia Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biankesmaskin) di Provinsi Jawa Timur.
Desakan ini mencuat setelah banyaknya keluhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung, terkait proses pengurusan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang dinilai lambat, berbelit, dan tidak responsif terhadap kebutuhan warga.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengungkapkan bahwa masyarakat harus bolak-balik berkali-kali hanya untuk mendapatkan surat rekomendasi, meskipun seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap.
> “Dokumen dari desa, rumah sakit, hingga Dinas Sosial sudah lengkap. Namun masyarakat tetap tidak langsung dilayani dengan alasan menunggu petugas yang berwenang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pelayanan publik, khususnya dalam implementasi program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Di tengah klaim digitalisasi layanan, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Pelayanan yang masih bergantung pada satu petugas dinilai sebagai bentuk birokrasi usang yang tidak efisien dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
> “Ini menjadi ironi. Sistem disebut digital, tetapi masyarakat tetap harus menunggu secara manual. Hal ini jelas menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Bagus Romadon juga menilai kondisi ini berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta memperbesar risiko keterlambatan penanganan bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.
TUNTUTAN
Dalam pernyataannya, Rekan Indonesia Jawa Timur menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:
Gubernur Jawa Timur segera melakukan evaluasi total terhadap program Biankesmaskin
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung melakukan pembenahan sistem pelayanan
Menghapus ketergantungan pelayanan pada satu petugas
Mewujudkan sistem digital yang benar-benar efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat
PENEGASAN
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dipersulit oleh birokrasi lambat dan tidak efisien.
> “Jangan jadikan rakyat kecil sebagai korban dari sistem yang tidak berjalan. Negara harus hadir memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit,” tutup pernyataan tersebut.(Red)