Aktivis Soroti Transparansi Program MBG di Kediri, DPRD Sebut Pengawasan Daerah Terbatas
Berita Krisnanewstv.com || KEDIRI – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) menggelar audiensi untuk menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Audiensi tersebut berlangsung di Gedung GNI Kota Kediri pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 13.00 WIB.
Dalam forum tersebut, sejumlah pihak menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG, khususnya mengenai transparansi pengelolaan dapur serta penggunaan anggaran program.
Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menyampaikan bahwa program MBG merupakan program nasional yang menggunakan anggaran negara sehingga keterbukaan informasi kepada publik dinilai sangat penting.
Menurutnya, dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program MBG seharusnya terbuka terhadap pengawasan publik, baik dari masyarakat maupun media.
Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, mulai dari proses penyediaan makanan hingga penggunaan anggaran.
Selain itu, Saiful juga mengusulkan agar setiap paket makanan yang didistribusikan kepada siswa dilengkapi dengan informasi menu serta label harga per porsi sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.
Ia mencontohkan bahwa untuk jenjang SD dan SMP anggaran per porsi berkisar sekitar Rp8.000, sedangkan untuk SMA dan SMK sekitar Rp10.000.
Dengan adanya label harga pada menu makanan, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Agung Purnomo, SE., MAF., menjelaskan bahwa program MBG merupakan program nasional sehingga sebagian besar kewenangan pengawasan berada di tingkat pusat.
Menurutnya, lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Komisi IX DPR RI, serta lembaga pengawasan lainnya memiliki peran utama dalam pengawasan teknis maupun administrasi program tersebut.
Pemerintah daerah, lanjutnya, lebih berperan dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Meski demikian, DPRD Kota Kediri menyatakan tetap terbuka untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, media, serta pihak penyelenggara program MBG di daerah.
Melalui forum tersebut diharapkan berbagai persoalan yang muncul dapat dibahas secara terbuka sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi pemenuhan gizi anak-anak.
Masyarakat juga diimbau untuk tetap mendukung program pemerintah sekaligus melakukan pengawasan secara konstruktif agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Jurnalis: Mohamad Yunus