Aksi Panas di Mojo: Rekan Indonesia Desak Tiga Kades Ditangkap, Soroti Bobroknya Pelayanan Desa

Kediri, Krisnanewstv.com – Aksi unjuk rasa Ormas Rekan Indonesia di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, kembali memanas. (11/9/25). Demonstrasi yang dipimpin Bagus Romadhon ini menyoroti tiga kepala desa yang hingga kini belum juga ditangkap meski sudah ada pernyataan resmi dari Polda Jatim.

Kekecewaan massa kian membesar karena dalam dua kali aksi di Kantor Kecamatan Mojo, Camat Mojo tidak pernah memberi respon maupun menemui pengunjuk rasa.

Dalam orasinya, Bagus Romadhon tak hanya menuntut penangkapan tiga kades, tapi juga menyoroti buruknya pelayanan pemerintah desa se-Kecamatan Mojo. Ia menuding program bantuan dilakukan secara tebang pilih, bahkan pengisian perangkat desa lebih sering ditentukan dengan uang, bukan kualitas maupun kapasitas.

_{“Kalau perangkat desa dipilih karena bayar, bukan karena kualitas, yang muncul adalah perangkat arogan, tidak profesional, dan merugikan masyarakat,” tegas Bagus.}

Lebih jauh, Bagus membeberkan adanya laporan masyarakat terkait pernyataan arogan seorang perangkat desa dalam grup WhatsApp resmi desa yang beranggotakan lebih dari 400 orang, termasuk kades, perangkat desa, BPD, guru, kyai, ulama, dan tokoh masyarakat.

Dalam grup itu, perangkat desa tersebut menulis kalimat provokatif: “kabeh tukang demo maling”.

_{“Pernyataan seperti ini sangat tidak pantas. Kalau tidak punya bukti, bagaimana bisa seenaknya menyebut semua pendemo maling? Perangkat yang arogan seperti ini tidak layak jadi pelayan masyarakat,” tegas Bagus Romadhon di tengah massa aksi.}

Terkait hal ini, massa mendesak agar Plt Camat Mojo segera bersikap dan memberi klarifikasi atas perilaku perangkat desa yang dinilai melecehkan aspirasi rakyat. Selain itu, Rekan Indonesia juga menunggu sikap DPMPD Kabupaten Kediri melalui Agus selaku pejabat berwenang untuk menindak tegas perangkat desa yang bertindak tidak etis.

Aksi di Mojo ini menambah daftar panjang gelombang protes masyarakat terhadap praktik penyimpangan di tingkat desa. Massa menegaskan akan terus turun ke jalan hingga aparat penegak hukum benar-benar bertindak dan pemerintah daerah berani membersihkan birokrasi desa dari praktik kotor.(Team Redaksi)