Aksi Damai di Mojo, Korlap Sampaikan Tuntutan Soal Dugaan KKN Rekrutmen Perangkat Desa

Berita Krisnanewstv.com || Kediri – Aksi damai yang digelar Rekan Indonesia Jawa Timur berlangsung di depan Kantor Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Selasa (19/8/2025) pukul 10.30 WIB. Aksi ini diwarnai sejumlah tuntutan keras terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen perangkat desa.

Korlap aksi, Bagus Romadhon, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Mojo sudah lama resah dengan adanya isu pungutan liar dan gratifikasi dalam proses perekrutan perangkat desa. Ia menegaskan, meski massa aksi tidak banyak, namun suara yang dibawa adalah suara keresahan warga.

“Hari ini kita menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah resah dengan kasak-kusuk tidak jelas. Kami meminta Polda Jatim segera menonaktifkan tiga kepala desa yang sudah berstatus tersangka, sekaligus memeriksa kembali seluruh kepala desa penyelenggara rekrutmen perangkat desa,” ujar Bagus.

Selain itu, Bagus juga menyoroti buruknya pelayanan publik di tingkat desa. Menurutnya, banyak warga miskin yang kesulitan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sementara justru keluarga perangkat desa dengan mudah terdaftar sebagai penerima. Ia menilai hal ini bentuk ketidakadilan dalam pelayanan.

“Lucu, masyarakat miskin sulit dapat jaminan kesehatan, tapi perangkat desa dan keluarganya justru aktif memakai BPJS pemerintah. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.

Bagus menambahkan, jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya siap menggelar aksi damai berjilid-jilid, baik di Kecamatan Mojo maupun di Polda Jawa Timur. Ia juga mendesak agar seluruh anggaran desa diperiksa dengan transparan.

Situasi aksi sempat memanas ketika massa tidak ditemui oleh pihak kecamatan. Kekecewaan itu mereka wujudkan dengan membakar ban bekas di depan kantor kecamatan sebagai simbol protes atas lemahnya pelayanan pemerintah desa. Meski begitu, aksi tetap berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

“Lurah itu tugasnya melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan. Jangan sampai untuk jadi perangkat desa orang harus bayar. Ini akan terus kami kawal sampai ada tindakan nyata,” pungkas Bagus.

Sebagai penutup, Rekan Indonesia Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk tetap kritik dan berani menyuarakan persoalan di desa masing-masing. Aspirasi warga dinilai penting agar pelayanan publik benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir pihak.(yns)